Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi menolak rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri perang yang tengah berlangsung. Teheran menegaskan akan terus berperang hingga lima syarat yang mereka ajukan dipenuhi sepenuhnya.

Dilansir dari media NPR, dalam tuntutan balasannya, Iran mendesak adanya pembayaran ganti rugi perang dan pengakuan internasional atas kedaulatan penuh Iran terhadap Selat Hormuz.

Penolakan ini muncul di tengah situasi regional yang kian memanas, di mana Israel mengintensifkan serangan terhadap Iran dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan telah mengirimkan ribuan personel Marinir dan pasukan Angkatan Darat ke wilayah tersebut.

Ketua Parlemen Iran menyatakan kekhawatirannya bahwa musuh-musuh Iran saat ini tengah bersiap untuk menduduki salah satu pulau milik negara tersebut.

5 Syarat dari Teheran

Berdasarkan laporan stasiun televisi pemerintah Iran, Press TV, yang mengutip pejabat senior keamanan politik, Iran telah menetapkan lima syarat utama sebagai balasan atas proposal AS. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Penghentian total terhadap "agresi dan pembunuhan" oleh musuh.
2. Pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan bahwa perang tidak terulang kembali di Republik Islam.
3. Pembayaran ganti rugi perang dan kompensasi yang terjamin dan didefinisikan secara jelas.
4. Berakhirnya perang di semua front dan bagi semua kelompok perlawanan yang terlibat di seluruh wilayah tersebut.
5. Pelaksanaan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz adalah dan akan tetap menjadi hak alami dan sah Iran, dan hal itu merupakan jaminan bagi pelaksanaan komitmen pihak lain, dan harus diakui.

Pesan diplomatik ini dilaporkan disampaikan melalui Pakistan sebagai perantara regional. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembicaraan antara AS dan Iran.

Di sisi lain, proposal yang diajukan pihak AS—sebagaimana dilaporkan The New York Times dan Channel 12 Israel—mencakup komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir dan membongkar kemampuan nuklir yang ada saat ini.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan posisi keras negaranya. Ia menyatakan bahwa Iran tidak mencari gencatan senjata sementara yang hanya akan mengulang siklus kekerasan.

"Kami tidak menginginkan gencatan senjata," tegas Araghchi kepada media pemerintah Iran, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

"Kami ingin perang berakhir dengan cara yang tidak akan terulang, sesuai dengan ketentuan kami sendiri. Kerugian yang diderita rakyat Iran juga harus diberi kompensasi," tambahnya.

Senada dengan itu, juru bicara militer Iran, Letnan Kolonel Ebrahim Zolfaghari, menyindir proses negosiasi internal di pihak lawan.

"Apakah konflik internal Anda telah mencapai titik di mana Anda bernegosiasi di antara Anda sendiri?" ujarnya.

Meski Iran memberikan penolakan keras secara publik, pihak Gedung Putih mengklaim komunikasi masih terus berjalan. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pada Rabu (25/3/2026) bahwa pembicaraan masih berlangsung.

"Pembicaraan terus berlanjut dan berjalan produktif," ujar Leavitt singkat saat ditanya mengenai penolakan Iran terhadap proposal AS tersebut.

Hingga saat ini, para pejabat Iran bersikeras bahwa mereka tidak melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Kedua negara hanya bertukar pesan melalui perantara regional untuk menghindari konfrontasi langsung yang lebih luas.

Reporter: Dinda Pramesti K