5 Aksi Dasco Jadi Jangkar Legislasi hingga Persatuan Nasional di Bulan Maret 2026

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional dalam menuntaskan beragam persoalan, baik legislasi maupun kebijakan praktis untuk masyarakat, sepanjang bulan Maret 2026.

Boni Hargens, pengamat politik, menilai kerja-kerja Dasco selama bulan Maret ini lekat dengan upaya menyatkan seluruh kekuatan nasional untuk menuntaskan kebijakan-kebijakan prorakyat.

Terlebih, kata dia, dalam situasi geopolitik saat ini yang menunjukkan ketidakpastian global dan semakin kompleks.

"Semangat persatuan yang digelorakan Pak Sufmi Dasco Ahmad bukan sekadar kebutuhan domestik, tapi juga internasiomnal" kata Boni Hargens, dikutip hari Jumat (27/3/2026).

Berikut sejumlah aksi dan pernyataan strategis Dasco terkait persatuan nasional dan pemecahan masalah publik selama Maret 2026.

1. Menjamin Transparansi UU Ketenagakerjaan di Senayan

Selasa 3 Maret, suasana di Gedung DPR RI sempat hangat oleh kedatangan perwakilan buruh, yang mempertanyakan perihal revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK.

Dasco menerima audiensi serikat pekerja di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III. Ia menegaskan, tidak akan ada "jalan pintas" dalam revisi aturan ketenagakerjaan.

Karenanya, dia mengatakan revisi UUK itu harus melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan para buruh untuk menjamin agar beleid tersebut benar-benar berpihak.

"DPR, pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha sudah sepakat untuk duduk bersama supaya kita dapatkan suatu undang-undang yang memang disepakati oleh semuanya. Tidak boleh ada pihak yang merasa ditinggalkan dalam proses teknis ini," kata Dasco seusai pertemuan.

2. Menepis 'Kegaduhan Digital'

Kamis 5 Maret, dalam acara peluncuran buku di kampus Institute Teknologi Bandung atau ITB, Dasco menyerukan agar publik bijak bermedia sosial, sehingga tidak mengganggu persatuan nasional.

Apalagi, kata dia, di media-media sosial lebih banyak menjadi wadah mencaci satu sama lain.

"Saat ini, masyarakat sipil kita tak kompak. Satu sama lain saling mencaci, saling mempertanyakan kebijakan pemerintah secara tak sehat. Dalam media sosial saya lihat sudah tak sehat," kata Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai, kondisi masyarakat sipil kini terpecah belah, dan hal tersebut tidak baik untuk demokrasi.

"Kita semua perlu persatuan nasional serta sumbangsih yang bukan omon-omon, itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian," tegasnya.

3. Mengawal Program Makan Bergizi Gratis Hingga ke Desa

Ketika berdiskusi secara tertutup dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3), Dasco membawa serta sejumlah persoalan untuk dibahas bersama.

Sejumlah isu yang didiskusikan ialah nasib pengemudi ojek online, tata kelola lahan di perdesaan terutama tentang reforma agraria, hingga mengintensifkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga bisa masuk desa.

Dasco, seusai pertemuan, mengatakan seluruh isu yang dibahas bersama presiden itu adalah aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau AKSI.

"Aspirasi ini dari kawan-kawan AKSI, terkait program-program pemerintah. Satu satu yang terpenting adalah bagaimana memastikan MBG bisa menjangkau masyarakat desa," kata Dasco.

4. Prioritas RUU PPRT dan Keamanan Data Nasional

Dalam rapat pimpinan DPR, Rabu (11/3), Dasco memetakan target legislasi sebelum memasuki kuartal kedua tahun 2026.

Ia mendorong penuntasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Satu Data demi efisiensi penanganan bencana di masa depan.

"Pengalaman kita di beberapa titik bencana kemarin menunjukkan data antar-kementerian sering berbeda. Maka RUU Satu Data dan RUU PPRT menjadi prioritas yang kita targetkan rampung tahun ini sebagai bentuk perlindungan nyata negara kepada rakyat kecil," kata dia.

5. Instruksi Kesederhanaan Lebaran

Menjelang perayaan Idulfitri 1447 H yang jatuh pada Sabtu (21/3), Dasco sebagai Ketua Harian Partai Gerindra mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dan stafnya untuk tidak menggelar perayaan mewah. Langkah ini diambil sebagai bentuk empati nasional.

"Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan dalam surat edaran Mensesneg agar pelaksanaan open house dilakukan secara sederhana. Kita harus menjaga empati sosial di tengah situasi nasional saat ini. Mari kita rayakan kemenangan dengan kesederhanaan namun tetap khidmat."