Sebut Kemenlu Tak Punya Taji, Pengamat UGM Kritik Lemahnya Posisi Tawar RI di Selat Hormuz

Suara.com - Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, mengkritik keras kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait nasib kapal tanker Indonesia yang hingga kini belum bisa melintasi Selat Hormuz.

Selain diplomasi yang dianggap lemah, tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz dinilai merupakan dampak langsung dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif era Donald Trump yang memicu sentimen negatif dari pihak Iran.

Dafri menyebut bergabungnya Indonesia ke BoP sebagai langkah yang memperjelas posisi Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Iran.

"Ya, bergabungnya kita di BOP itu, itu memperjelas ya posisi Indonesia dalam konteks, rivalitas Amerika dan negara seperti Iran. Kita berarti dilihat oleh Iran sebagai negara yang berada di kubu Amerika. Itu sebabnya tanker kita itu tidak bisa lewat Selat Hormuz," kata Dafri, saat dihubungi, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Dafri menyentil Kemenlu yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memitigasi dampak dari salah langkah kebijakan internasional tersebut.

Ketidakmampuan diplomasi formal ini menyebabkan Indonesia terjebak dalam pusaran konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Melihat kebuntuan yang dihadapi kementerian, Dafri menyarankan pemerintah untuk segera menggandeng figur alternatif di luar pemerintahan seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Sosok JK dinilai memiliki kapasitas untuk meyakinkan pemimpin Iran melalui pendekatan religiusitas dan kemanusiaan, hal yang menurutnya gagal dilakukan oleh jajaran diplomat di Kemenlu.

"Diperlukan figur yang bisa meyakinkan Iran bahwa kita itu sebenarnya tidak seburuk yang dipersepsikan, maksudnya berada di pihak Amerika itu tidak. Kita tetap pro-Palestina dan seterusnya gitu, kita menyayangkan waktu itu (agresi). Nah figur itu yang sekarang itu belum kelihatan gitu siapa," tuturnya.

"Menteri luar negeri kita coba lihat itu, tidak punya kemampuan saya kira untuk melakukan itu. Mungkin Pak JK (Jusuf Kalla) ya salah satunya, atau mungkin tokoh-tokoh ormas-ormas yang lain yang bisa meyakinkan pemimpin Iran gitu," katanya menambahkan.

Pihaknya mengingatkan bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, peran tokoh masyarakat seringkali lebih efektif dalam mencairkan konflik antarnegara dibanding jalur birokrasi.

Ia merujuk pada masa konflik "Ganyang Malaysia" di mana tokoh non-pemerintah berhasil memulihkan hubungan diplomatik yang sempat buntu.

Apalagi melihat belum lama ini ada kunjungan oleh Duta Besar Iran kepada Jusuf Kalla. Hal itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pihak asing mencari jalur komunikasi alternatif.

Namun, Dafri melihat pemerintah masih menutup mata terhadap peluang kolaborasi ini demi menyelamatkan kepentingan nasional di Selat Hormuz.

"Kemarin kan kita perhatikan misalnya Dubes Iran mengunjungi JK dan seterusnya. Itu tandanya apa? Mungkin kepercayaan terhadap seorang figur JK itu jauh lebih besar dibanding kepada pejabat-pejabat yang terkait, termasuk dari Kemenlu," tandasnya.