REGIONAL:
- Mantan anggota BAIS TNI, Sri Radjasa Chandra, menduga kasus penyiraman Andrie Yunus merupakan operasi liar di luar institusi resmi.
- Operasi tersebut dinilai tidak memenuhi kaidah intelijen profesional, mengindikasikan lemahnya kontrol internal dan penyalahgunaan aparat.
- Sri mendorong mekanisme peradilan independen, seperti pengadilan koneksitas, untuk mengusut kasus secara transparan dan objektif.
Suara.com - Mantan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra mengungkap adanya dugaan operasi liar di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Hal itu diungkap Sri dalam podcast Madilog bertajuk "ANCAMAN DI PEKARANGAN RUMAH PRABOWO' yang diunggah akun YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (31/3/2026).
Sri menilai peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak mencerminkan operasi intelijen resmi, melainkan indikasi operasi liar di luar kendali institusi.
“Saya mencurigai bahwa ini adalah bukan sepenuhnya operasi militer operasi intelijen... ini adalah operasi liar... rogue operation,” ungkapnya dikutip Suara.com.
Dalam praktik intelijen, Sri menyebut setiap operasi memiliki standar ketat, mulai dari kualitas personel hingga sistem pengamanan. Namun, hal tersebut justru tidak terlihat dalam kasus ini.
“Sudah menyalahi syarat-syarat dan kaidah-kaidah operasi intelijen... kualitas personel, kemudian kerahasiaan tidak ada, pengamanan tidak ada,” katanya.
Menurutnya, kegagalan memenuhi prinsip dasar tersebut menunjukkan bahwa operasi ini tidak dirancang secara profesional dalam kerangka institusional.
Keterlibatan anggota Denma BAIS TNI, lanjut Sri, memunculkan tanda tanya besar karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah operasi intelijen. Dalam analisisnya, kondisi ini tidak lepas dari lemahnya kontrol internal serta adanya celah dalam rantai komando.
“Ketika dikatakan bahwa pelakunya adalah anggota Denma BAIS TNI, kemudian di dalam pikiran saya ada tanda tanya besar… Bahwa kemungkinan ini adalah operasi liar ya yang berada di luar garis komando formal,” ujarnya.
“Tentunya ada satu kekuatan besar... yang kemudian memanfaatkan petinggi TNI untuk menggunakan BAIS TNI secara tidak sehat, secara liar,” tambah Sri.
Sri juga menyoroti adanya indikasi operasi di luar prosedur resmi yang melibatkan aparat intelijen dan diarahkan untuk membentuk opini publik yang mendiskreditkan Presiden.
“BAIS kecolongan… ada operasi yang di luar format operasi yang dilaksanakan oleh BAIS tapi menggunakan aparat BAIS… kemudian untuk dibuka di hadapan publik dalam rangka mendiskreditkan Presiden,” beber Sri.
Salah satu poin paling krusial yang disampaikan Sri adalah dugaan bahwa operasi tersebut sengaja didesain untuk gagal dan kemudian diangkat ke ruang publik.
“Ada indikasi memang sengaja dibuat gagal... untuk diblow up,” tuturnya.
Ia juga menilai kegagalan yang terlalu mencolok justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada motif strategis di baliknya.
“Ini ada unsur kesengajaan pasti nggak mungkinlah operasi intelijen seperti ini ,” pungkasnya.
Dorongan Pengadilan Independen
Untuk memastikan objektivitas, Sri mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan mekanisme peradilan yang lebih luas.
“Penyelesaian kasus ini harus dibuka secara transparan... dibuatlah pengadilan koneksitas atau dibentuk tim,” ujarnya.
Ia menilai, kombinasi antara peradilan militer dan sipil penting untuk menjaga independensi proses hukum.
“Perlu ada pengawasan check and balances... jangan dibiarkan sendiri karena memang tadi itu faktor garis komando yang yang membuat nanti lemahnya penegakan hukum di sini,” pungkasnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
