Amsal Sitepu Akhirnya Bebas, DPR: Hakim Gali Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Kerja Kreatif

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan vonis bebas terhadap videografer asal Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu.

Amsal Sitepu sebelumnya didakwa melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa Tahun Anggaran 2020–2022.

Habiburokhman menilai, putusan ini sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap dunia kreatif yang sempat merasa terancam akibat kasus ini.

“Pertama-tama kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal Sitepu, seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya, divonis atau dituntut dengan pasal-pasal Tipikor, dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, argumentasi yang tidak bisa diterima masyarakat,” ujar Habiburokhman dalam konferensi persnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menyoroti kekeliruan dalam penggunaan asumsi pengadaan barang fisik untuk menilai sebuah karya kreatif, yang menurutnya memicu keprihatinan di kalangan anak muda.

“Kerja kreatif, tapi dikatakan terjadi penggelembungan harga yang berdasarkan asumsi pada pengadaan barang-barang yang biasa gitu loh. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan para pekerja kreatif dan anak-anak muda kita semua,” lanjutnya.

Habiburokhman mengungkapkan, bahwa Komisi III DPR RI secara aktif mengawal kasus ini sejak awal, termasuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) khusus hingga pengajuan penangguhan penahanan yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, anggota Komisi III Hinca Panjaitan juga mengawal perkara ini langsung di lapangan.

“Komisi III kemarin merespons dengan melakukan rapat kerja khusus, dan di antaranya kita juga dalam rapat kerja khusus kemarin, RDPU khusus, kita mengajukan penangguhan penahanan yang tanda tangan akhirnya Pak Sufmi Dasco Ahmad langsung dan dikirimkan ke Medan, dan Alhamdulillah Pak Amsal kemarin mendapatkan penangguhan penahanan, lalu hari ini putusan bebas, dan ada saudara kita Pak Hinca Panjaitan yang memang dapilnya di sana secara khusus mengawal perkara ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai hakim telah menjalankan amanat undang-undang dengan sangat baik, khususnya dalam memahami bahwa nilai sebuah karya kreatif bersifat subjektif dan didasarkan pada kesepakatan, bukan standar harga pokok barang fisik.

“Kami menganggap Majelis Hakim telah mengimplementasikan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” tegasnya.

“Nah ini memang hakim dalam mengadili perkara menganalisa barang bukti dan alat bukti, tapi untuk memahami hubungan hukum barang bukti dengan tindak pidana, maka perlulah suatu analisa yang di antaranya juga diambil dari aspirasi rasa keadilan masyarakat. Itulah yang masyarakat sampaikan, bahwa kerja kreatif itu beda dengan pengadaan barang yang secara fisik ada standar harga pokok. Kerja-kerja kreatif itu ada nilai yang memang subjektif, lalu sepanjang ada kesepakatan maka muncullah kesepakatan harga tersebut,” tambah Habiburokhman.

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra ini menghubungkan kualitas putusan hakim dengan komitmen DPR dan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pengadil.

Ia menyebut kenaikan gaji hakim karier hingga 280 persen di era Presiden Prabowo Subianto sebagai pemantik semangat bagi hakim untuk memberikan keadilan.

“Jadi sekali lagi kita apresiasi setinggi-tingginya Majelis Hakim. Karena kami adalah pihak yang mendorong terus ditingkatkannya kesejahteraan hakim. Di awal kami bertugas di periode ini kami mengusulkan langsung dan Alhamdulillah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo beberapa bulan yang lalu, hakim karier naik gajinya 280% diikuti oleh hakim Mahkamah adhoc,” tuturnya.