REGIONAL:
- Survei Poltracking Indonesia pada 13 April 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,1 persen.
- Program Makan Bergizi Gratis serta bantuan pemerintah yang tepat sasaran menjadi faktor utama pendongkrak kepuasan kinerja pemerintah tersebut.
- Sebanyak 40,7 persen publik menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace dalam kebijakan luar negeri.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor utama yang mendongkrak tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran berada di angka 74,1 persen.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa kehadiran MBG yang membuat tingkat kepuasan publik cukup signifikan, meski program tersebut sering menuai perdebatan.
“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis. Jadi dengan kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program ini, tapi ternyata oleh publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik,” ujar Masduri dalam konferensi pers virtual, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut tidak berarti tanpa kritik. Namun, Masduri menyebut, popularitas MBG menjadi salah satu kunci naiknya tingkat kepuasan publik.
Selain MBG, faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik juga karena bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran. Sebanyak 13,8 persen responden mengaitkan kepuasan mereka dengan aspek tersebut.
Kemudian, berkaitan dengan gaya kepemimpinan juga menjadi pertimbangan publik dalam menilai kinerja pemerintah. Sebagai presiden, Prabowo dinilai punya gaya kepemimpinan yang tegas dan berwebawa.
"Setidaknya yang terekam di dalam survey ini, persepsi publik masih menganggap Prabowo Subianto itu adalah presiden yang tegas dan berwibawa, meskipun belakangan banyak mendapat di sorotan, berkaitan yang terjadi di timur tengah,” jelasnya.
Isu yang berkaitan dengan Timur Tengah itu salah satunya terkait dengan keputusan pemerintah bergabung ke Board of Peace (BOP).
“Catatan penting bagi pemerintah yang menjadi perhatian khusus, yakni keputusan untuk bergabung dengan Board Of Peace (BOP), 40,7 persen publik mengatakan tidak setuju dengan keputusan tersebut,” ungkap Masduri.
Sementara publik yang setuju atas bergabungnya Indonesia ke BOP hanya 13,7 persen. Menurut Masduri, pemerintah juga perlu memperhatikan persepsi publik ini dalam menentukan sikap luar negeri.
"Bagaimana pun ini juga punya konsekuensi terhadap persepsi publik berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah," pungkasnya.
TERPOPULER
