Akan Disampaikan di Forum Dunia, 3 Poin tentang Kekerasan Anak yang Tak Bisa Lagi Diabaikan

Suara.com - Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Mulai dari perkawinan usia anak hingga kekerasan seksual daring, berbagai ancaman terus membayangi tumbuh kembang anak di tengah perkembangan sosial dan digital yang semakin cepat.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Sementara Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian PPPA mencatat 16.249 kasus kekerasan terhadap anak hingga pertengahan 2025.

Tingginya angka tersebut mendorong anak-anak Indonesia untuk menyuarakan langsung pengalaman dan keresahan mereka dalam forum internasional “Violence Ends With Us: Asia Pacific Regional Youth-Led Summit on Ending Violence Against Children” di Antipolo, Filipina.

Forum yang mempertemukan anak-anak dari berbagai negara Asia Pasifik itu menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan persoalan kekerasan terhadap anak sekaligus merancang solusi bersama yang nantinya akan dibawa ke forum tingkat menteri di Manila pada November 2026.

Dalam forum tersebut, anak-anak dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) dari Jakarta dan Lombok membawa tiga isu utama yang dinilai sudah tak bisa lagi diabaikan, yakni perkawinan anak, dampak panjang kekerasan terhadap masa depan anak, serta maraknya kekerasan seksual daring.

Perkawinan Anak Dinilai Masih Dianggap Lumrah

Siti, anak perempuan asal Lombok Timur, mengungkapkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih kerap dianggap wajar di lingkungannya, salah satunya melalui tradisi merariq kodeq.

Menurutnya, tekanan ekonomi keluarga dan kuatnya norma sosial membuat banyak anak perempuan kehilangan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

“Tantangan yang kami alami saat mencoba menyuarakan pendapat adalah minimnya dukungan dan perhatian dari orang dewasa. Mereka memandang kami sebelah mata,” ujar Siti.

Ia mengatakan, bersama Wahana Visi Indonesia, anak-anak mulai menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyampaikan pentingnya perlindungan anak dan hak anak atas pendidikan.

“Kami juga memberikan edukasi kepada teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa anak-anak punya hak untuk menentukan kehidupannya sendiri,” lanjutnya.

Anak-anak dalam forum tersebut juga menyoroti dampak jangka panjang dari perkawinan usia anak. Banyak anak yang akhirnya kehilangan akses pendidikan, mengalami tekanan mental, hingga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Tak hanya itu, mereka menilai perkawinan anak turut memperpanjang rantai kemiskinan karena kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas.

Kekerasan Seksual Online Jadi Ancaman Baru

Selain perkawinan anak, isu kekerasan seksual daring atau online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) juga menjadi sorotan utama.

Nazwha, anak asal Jakarta yang pernah mengalami kekerasan seksual daring, mengungkapkan bahwa media sosial, gim online, hingga platform digital kini menjadi ruang yang rawan bagi anak-anak.

Ia menyebut banyak anak menjadi korban pelecehan, manipulasi, hingga ancaman seksual karena rendahnya literasi digital dan sulitnya mencari bantuan yang aman.

“Dunia digital seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman untuk belajar, berekspresi, dan membangun keterampilan,” kata Nazwha.

Menurutnya, minimnya mekanisme pelaporan yang jelas membuat banyak anak memilih diam ketika mengalami kekerasan seksual di dunia maya.

“Kami berharap pemerintah membantu proses pemulihan mental serta membentuk sistem hukum yang lebih kuat, responsif, dan berpihak pada anak agar ruang digital benar-benar aman,” ujarnya.

Suara Anak Dinilai Penting dalam Penyusunan Kebijakan

National Director Wahana Visi Indonesia, Angelina Theodora, menegaskan bahwa suara anak perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan perlindungan anak.

“Anak-anak bukan hanya penerima dampak kebijakan, tetapi pemegang hak yang memiliki pandangan, pengalaman, dan solusi,” kata Angelina.

Menurutnya, partisipasi anak menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih relevan, terutama menghadapi tantangan baru seperti kekerasan berbasis digital.

Dalam forum tersebut, anak-anak Indonesia juga terlibat dalam diskusi tematik dan youth-led hackathon bersama peserta dari negara lain untuk merancang solusi mencegah kekerasan terhadap anak.

Gagasan yang dihasilkan nantinya akan dipresentasikan kepada pengambil kebijakan regional dan global dalam Konferensi Menteri Global ke-2 tentang Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak pada November 2026.