- MPR RI resmi menonaktifkan juri dan pembawa acara LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (12/5/2026).
- Tindakan tersebut diambil setelah adanya protes diskriminasi penilaian oleh peserta bernama Josepha Alexandria yang viral di media sosial.
- MPR RI akan melakukan perombakan sistem perlombaan dan evaluasi teknis menyeluruh demi menjaga objektivitas serta transparansi kompetisi di masa depan.
Suara.com - Dewan juri dan pembawa acara Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026 resmi dinonaktifkan oleh MPR RI, setelah kinerja mereka mendapat kritik dan kecaman publik, Selasa (12/5/2026).
Pencopotan tugas juri serta pembawa acara itu dilakukan MPR setelah kinerja mereka dalam LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai kontroversi, karena dianggap menzalimi salah satu peserta, Josepha Alexandria.
Juri LCC yang dimaksud ialah Indri Wahyuni, dan Dyastasita Widya Budi. Sementara pembaca acara salah satunya ialah Shindy Luthfiana.
Insiden ini bermula dari keberanian Josepha Alexandra, atau yang akrab disapa Ocha, siswi asal SMA Negeri 1 Pontianak, yang melayangkan protes langsung di atas panggung.
Ocha merasa kelompoknya mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam penilaian jawaban terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Video protes Ocha yang gigih mempertahankan kebenaran tersebut memicu simpati jutaan netizen dan sorotan tajam dari para tokoh politik di Jakarta.
Menanggapi situasi yang semakin memanas, MPR RI melalui keterangan resminya menyatakan bahwa integritas dalam kegiatan pendidikan bagi generasi muda adalah prioritas utama.
Penonaktifkan juri dan MC tersebut dipandang perlu untuk menjaga muruah lembaga dan kualitas kompetisi itu sendiri.

“MPR RI memahami kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar harus tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif,” demikian pernyataan MPR, Selasa (12/5/2026).
Keputusan berani ini dilakukan oleh panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Langkah ini diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat, khususnya para pelajar dan tenaga pendidik yang merasa nilai-nilai kejujuran dalam kompetisi tersebut sempat tercederai.
Publik sebelumnya sangat menyayangkan sikap juri yang dinilai kaku dan tidak konsisten dalam memberikan poin kepada peserta.
“Tentang ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalbar, panitia pelaksana Sekretariat Jenderal MPR RI sudah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC tersebut,” tulis MPR dalam akun Instagram resminya.
Tidak berhenti pada penonaktifan personel, MPR RI juga berjanji akan melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem perlombaan.
Hal ini mencakup evaluasi teknis yang lebih mendalam agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Fokus utama evaluasi ini adalah pada transparansi penilaian dan bagaimana mekanisme keberatan atau protes peserta dapat ditangani secara lebih profesional dan bermartabat.
“Kami akan mengevaluasi menyeluruh aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk tentang penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan pengelolaan keberatan. Ini agar ke depan, perlombaan berlangsung baik, transparan serta akuntabel."
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, sempat melontarkan kritik pedas terhadap juri yang dianggap antikritik.
Ia bahkan mendesak agar seluruh rangkaian lomba dihentikan sementara sampai ada perbaikan serius.
Desakan dari berbagai pihak inilah yang tampaknya mempercepat proses pengambilan keputusan di internal Sekretariat Jenderal MPR RI.
Penonaktifan Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni sebagai juri dan rekan-rekannya di meja juri serta MC, menjadi sinyal kuat bahwa MPR RI tidak menutup mata terhadap aspirasi publik.
Dalam akhir pernyataannya, MPR RI menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mengawal kasus ini, termasuk warga net yang memberikan masukan konstruktif melalui media sosial.
“MPR mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, maupun masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan serta pelaksanaan LCC Empat Pilar."