Mensos Nonaktifkan 2 Pejabat Terkait Dugaan Maladministrasi Pengadaan Sekolah Rakyat

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti evaluasi internal terkait proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Demi menjaga objektivitas investigasi yang tengah berjalan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait langsung dengan proses pengadaan.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara tersebut yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman yang sedang dilakukan tim khusus bentukan Kemensos. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos untuk mendalami proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Kemensos menjaga transparansi serta memastikan investigasi berjalan independen tanpa intervensi dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pengadaan.

Sebelumnya, tim khusus Kemensos melakukan klarifikasi terhadap dokumen mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan sepatu murid Sekolah Rakyat Tahun 2025. Dari hasil klarifikasi awal, secara umum proses pengadaan disebut telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Namun demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang dipicu oleh besarnya volume pengadaan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga ada potensi maladministrasi," ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo menegaskan, Kemensos tidak akan memberi toleransi apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam proses tersebut.

"Apabila nantinya ditemukan permasalahan sebagaimana dugaan di atas, maka pihak terkait akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi disiplin (bagi)pegawai yang terlibat," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi disiplin bagi pegawai yang terlibat.

Lebih lanjut, Agus Jabo menyebut isu dugaan markup harga pengadaan sepatu Sekolah Rakyat menjadi evaluasi penting bagi Kemensos untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan, akuntabel, profesional, dan cermat ke depan.

Tak hanya melakukan investigasi internal, Kemensos juga mulai menyiapkan langkah perbaikan sistemik. Gus Ipul meminta Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico segera melakukan rasionalisasi anggaran sekaligus penguatan kapasitas tim pengadaan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” kata Gus Ipul.***