Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong

Bernadette Sariyem

Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:02 WIB
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
Kapal perang terbaru jenis PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) milik RI, Prabu Siliwangi.
baca 10 detik
  • Pakar pertahanan mendesak Kementerian Pertahanan mereformasi pengadaan alutsista agar tidak hanya membeli wahana tanpa sistem pendukung lengkap.
  • Pengadaan alutsista parsial menyebabkan kendala operasional, seperti ketiadaan rudal pada kapal perang dan praktik kanibalisme anggaran pemeliharaan.
  • Pemerintah perlu menyusun rencana strategis pertahanan jangka panjang selama 25 tahun guna menjamin kesiapan operasional dan kemandirian perawatan.

Suara.com - Sejumlah pakar pertahanan nasional mendesak agar Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin, 'mereformasi' program modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk mengenai pengadaannya.

Menurut mereka, agenda modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia tengah menjadi sorotan tajam.

Meski pemerintah gencar melakukan pengadaan alutsista dalam beberapa tahun terakhir, satu pertanyaan besar menyeruak: apakah alutsista canggih tersebut benar-benar siap tempur? Ataukah sekadar menjadi 'pajangan', tanpa sistem persenjataan dan dukungan logistik yang lengkap?

Persoalan krusial ini dikupas habis dalam Talkshow Ngopi (Ngobrolin Pertahanan Indonesia), yang dirilis Marapi Consulting & Advisory.

Para pakar militer dan praktisi pertahanan, memberikan peringatan keras bahwa sistem pengadaan yang bersifat parsial—mendahulukan pembelian wahana (platform) tanpa paket persenjataan dan pemeliharaan—adalah "bad lesson" atau pelajaran buruk masa lalu yang tidak boleh terulang.

Alman Helvas Ali, pengamat militer dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory (kiri), Ketua Harian Pinhantanas Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate (kedua dari kiri), dan mantan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit (kedua dari kanan).
Alman Helvas Ali, pengamat militer dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory (kiri), Ketua Harian Pinhantanas Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate (kedua dari kiri), dan mantan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit (kedua dari kanan).

'Operational Readiness': Rumus Baku yang Terabaikan?

Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, mengkritisi keras pola perencanaan Kemenhan RI yang tidak komprehensif.

Menurutnya, kesiapan operasi (operational readiness) memiliki rumus baku yang tidak bisa ditawar.

"Standar militer di dunia menyatakan, kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya," tegas Jan Pieter, dikutip hari Jumat (15/5/2026).

baca juga

Ia memperingatkan risiko besar jika pemerintah hanya membeli platform, seperti kapal atau pesawat, tanpa memikirkan sistem persenjataan dan dukungan logistik sejak awal kontrak.

Jan Pieter mendesak agar prinsip "mission oriented" dipegang teguh oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.

"Bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini kita masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangka panjang," lanjutnya.

'Kanibalisme' Anggaran dan Nasib Kapal PPA Tanpa Rudal

Kritik senada datang dari Alman Helvas Ali, pengamat militer dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory.

Alman menyoroti fakta pahit di lapangan, mengenai pengadaan kapal perang terbaru jenis PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) yang hingga kini belum dilengkapi rudal buatan MBDA.

Masalahnya kian pelik, karena masa tunggu pesanan rudal kini melonjak menjadi 3-5 tahun akibat gangguan suplai bahan baku global dan dampak perang Rusia-Ukraina.

"Dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masih mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar," ungkap Alman.

Lebih jauh, Alman membedah kerawanan dari sisi anggaran. Selama ini, pengadaan platform sering mengandalkan pinjaman luar negeri (PLN), namun tidak dibarengi dengan kenaikan anggaran pemeliharaan (Rupiah Murni) secara otomatis. Akibatnya, muncul praktik 'kanibalisme' anggaran.

"Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam," jelas Alman.

Perencanaan Berlapis dan Transisi di Kemhan

Di sisi lain, Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit, memberikan perspektif mengenai mekanisme perencanaan yang sebenarnya sudah teratur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakkumhanneg).

Ia menyebut, penambahan kekuatan harus selalu menyesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara.

"Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu," kata mantan Kepala Bakamla RI tersebut.

Meski dilakukan bertahap, ia meyakinkan bahwa setiap pembelian platform tetap memikirkan sistem senjata yang sesuai dengan prediksi ancaman.

Namun, Alman Helvas Ali memberikan catatan tambahan mengenai kebijakan baru yang menarik urusan pemeliharaan dan perawatan (harwat) ke bawah kendali Kemhan RI. Selama ini, urusan harwat berada di bawah masing-masing matra TNI.

"Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi, karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan," tegas Alman.

Menuju Roadmap 25 Tahun

Menutup diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa kemandirian pertahanan tidak bisa dibangun secara instan.

Diperlukan rencana jangka panjang yang konsisten, minimal untuk rentang waktu 25 tahun ke depan.

Kebijakan ini harus bersifat lintas kepemimpinan sehingga siapa pun Presiden yang menjabat, arah industri pertahanan tetap konsisten.

Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri juga harus difokuskan pada kemampuan pemeliharaan mandiri melalui kerja sama dengan pabrikan luar negeri.

Hal ini krusial agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada "technical assistant" dari luar negeri setiap kali terjadi kerusakan alutsista.

Kesiapan operasional nasional hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki kendali penuh atas perawatan senjatanya sendiri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

TNI AL Siapkan Pangkalan untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Target Tiba Sebelum HUT TNI

TNI AL Siapkan Pangkalan untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Target Tiba Sebelum HUT TNI

News | Senin, 11 Mei 2026 | 17:24 WIB

Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI

Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 13:32 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB

Peneliti Soroti Keberadaan DPN dan Potensi Dominasi Kemenhan, Ini Bahayanya

Peneliti Soroti Keberadaan DPN dan Potensi Dominasi Kemenhan, Ini Bahayanya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 14:24 WIB

Peringati 40 Hari Kasus Andrie Yunus, Massa Desak Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Peringati 40 Hari Kasus Andrie Yunus, Massa Desak Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

News | Kamis, 30 April 2026 | 18:00 WIB

Kemenhan Bahas Akses Langit RI, Connie Bakrie: Harga Diri Bangsa Lebih Mahal dari Bantuan Keamanan

Kemenhan Bahas Akses Langit RI, Connie Bakrie: Harga Diri Bangsa Lebih Mahal dari Bantuan Keamanan

News | Rabu, 29 April 2026 | 18:36 WIB

Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan

Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:24 WIB

Terkini

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

×