Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil

Ronald Seger Prabowo

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:29 WIB
Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gagasan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menyisakan persoalan mendasar dalam tata kelola pertahanan dan demokrasi. [Dok Pribadi]
baca 10 detik
  • Ray Rangkuti mengkritik pembentukan Dewan Pertahanan Nasional melalui Perpres Nomor 202 Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
  • Lembaga ini dinilai berpotensi memperluas dominasi militer serta mempersempit ruang akuntabilitas publik dalam tata kelola pertahanan negara.
  • Para pakar menyoroti tata kelola kelembagaan yang tertutup, kerentanan penyalahgunaan anggaran, serta pasal-pasal multitafsir dalam aturan tersebut.

Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gagasan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menyisakan persoalan mendasar dalam tata kelola pertahanan dan demokrasi.

Menurutnya, alih-alih menjadi lembaga pengawas yang memperkuat akuntabilitas sektor pertahanan, DPN justru dinilai berpotensi memperluas dominasi aktor-aktor militer dalam pengambilan kebijakan negara.

Hal ini disampaikan Ray Rangkuti dalam diskusi Indonesia Youth Congress bertajuk 'Menggugat Dewan Pertahanan Nasional atau DPN: Penguatan Strategis atau Duplikasi Kekuasaan dalam Sistem Pertahanan Negara?' di Jakarta.

Selain Ray Rangkuti, diskusi tersebut dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Akademisi Hubungan Internasional yang juga pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie; Firdaus Syam selaku Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional; Akademisi Fakultas Hukum Universitas Binus, Muhammad Reza Zaki; serta Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi.

Ray Rangkuti mengatakan, secara konseptual sebuah Dewan Pertahanan Nasional semestinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya kebijakan pertahanan, termasuk mengawasi bagaimana institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Pertahanan menjalankan mandat kenegaraan.

Namun, lanjut Ray, desain DPN yang saat ini dibentuk justru dianggap problematik karena dipimpin dan diisi oleh aktor-aktor dengan latar belakang yang sama.

“Dewan Pertahanan Nasional itu seharusnya mengawasi bagaimana perilaku TNI dan bagaimana Kementerian Pertahanan menjalankan tugas kenegaraan. Tapi yang terjadi sekarang, lembaga ini justru akan dipimpin oleh orang-orang yang sama, mereka yang berlatar belakang militer,” kata Ray dalam pernyataan yang diterima, Sabtu (16/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut memperlihatkan semakin kuatnya perluasan peran militer di berbagai sektor sipil. Dalam banyak kesempatan, kata Ray, akses terhadap jabatan strategis saat ini terlihat semakin terbuka bagi kalangan militer, bahkan melampaui batas-batas bidang pertahanan itu sendiri.

“Sekarang ini sangat gampang untuk mendapatkan jabatan. Ilmunya cuma satu, yakni ilmu tentara. Kalau punya ilmu itu, bisa memimpin DPN, bisa menjadi komisaris, bisa mengerjakan Koperasi Desa Merah Putih, dan bisa mengerjakan banyak hal lainnya,” ujarnya.

baca juga

Ray kemudian menyindir ketimpangan yang ia lihat antara kalangan sipil dan militer dalam distribusi jabatan publik. Menurut dia, profesional sipil dengan beragam keahlian justru kerap terbatas pada ruang kerja yang sempit, sementara aktor berlatar belakang militer memperoleh ruang yang semakin luas dalam berbagai sektor pemerintahan.

“Kalau sipil ilmunya bisa berbeda-beda jurusan, tapi jabatannya hanya satu. Kalau tentara ilmunya satu, tapi bisa mendapatkan jabatan di mana-mana,” kata Ray.

Pernyataan tersebut menambah deretan kritik terhadap pembentukan DPN yang sebelumnya juga disorot sejumlah akademisi dan peneliti kebijakan publik.

Mereka menilai, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan keterlibatan sipil yang seimbang, DPN berisiko tidak hanya mempersempit ruang akuntabilitas dalam sektor pertahanan, tetapi juga memperkuat tren kembalinya dominasi militer dalam ruang-ruang strategis pemerintahan sipil.

Sementara itu, Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai persoalan utama DPN bukan terletak pada urgensi pembentukannya, melainkan pada konfigurasi kewenangan yang berpotensi memusatkan terlalu banyak fungsi strategis dalam satu poros kekuasaan.

Menurut dia, struktur tersebut perlu diuji secara kritis untuk memastikan tidak terjadi pengaburan batas antara perumusan kebijakan, pengelolaan informasi, dan pemberian nasihat strategis kepada Presiden.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Akademisi Hingga Peneliti Kritik Keberadaan DPN, Ungkap Beberapa Masalah Krusialnya

Akademisi Hingga Peneliti Kritik Keberadaan DPN, Ungkap Beberapa Masalah Krusialnya

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 10:00 WIB

Review In the Grey: Perpaduan Strategi Militer dan Tipu Daya yang Brilian!

Review In the Grey: Perpaduan Strategi Militer dan Tipu Daya yang Brilian!

Your Say | Jum'at, 15 Mei 2026 | 15:00 WIB

Ketika Demokrasi Dipimpin Satu Komando: Nasib Politik Islam Tahun 1959-1965

Ketika Demokrasi Dipimpin Satu Komando: Nasib Politik Islam Tahun 1959-1965

Your Say | Kamis, 14 Mei 2026 | 12:50 WIB

Terkini

Kemnaker Raih Dua Penghargaan Pada Anugerah Media Humas 2026

Kemnaker Raih Dua Penghargaan Pada Anugerah Media Humas 2026

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:47 WIB

Baru Tiga Kali Latihan, Dua Pemain Muda Ini Langsung Bikin John Herdman Kesengsem

Baru Tiga Kali Latihan, Dua Pemain Muda Ini Langsung Bikin John Herdman Kesengsem

Bola | Rabu, 18 November 2026 | 16:43 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Bagaimana Proses Hukum dan Nasib Jabatannya?

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Bagaimana Proses Hukum dan Nasib Jabatannya?

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:42 WIB

Gagal Bobol Motor Gegara Alarm Berbunyi, Dua Pria di Lampung Tengah Jadi Sasaran Amuk Warga

Gagal Bobol Motor Gegara Alarm Berbunyi, Dua Pria di Lampung Tengah Jadi Sasaran Amuk Warga

Lampung | Rabu, 18 November 2026 | 16:42 WIB

Kasatnarkoba dan 7 Anggota Polres Pelalawan Diperiksa Propam Polda Riau

Kasatnarkoba dan 7 Anggota Polres Pelalawan Diperiksa Propam Polda Riau

Riau | Rabu, 18 November 2026 | 16:41 WIB

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Dikaji

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Dikaji

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:38 WIB

Jangan Asal Tempatkan Polisi di Meja Pelayanan, Kompol Yohannes Soroti Faktor Emosi dan Komunikasi

Jangan Asal Tempatkan Polisi di Meja Pelayanan, Kompol Yohannes Soroti Faktor Emosi dan Komunikasi

Bogor | Rabu, 18 November 2026 | 16:36 WIB

Mawar de Jongh & Ardit Erwandha Bikin Salting di 'People Pleaser: Si Paling Gak Enakan', Fix Jadian?

Mawar de Jongh & Ardit Erwandha Bikin Salting di 'People Pleaser: Si Paling Gak Enakan', Fix Jadian?

Entertainment | Rabu, 18 November 2026 | 16:35 WIB

GI Tourism Indonesia Dimulai dari Jateng, Dieng Jadi Kawasan Perdana

GI Tourism Indonesia Dimulai dari Jateng, Dieng Jadi Kawasan Perdana

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:35 WIB

Bantah Klaim Adik Prabowo, Peneliti Belanda Ungkap Badak Jawa Bertahan dari Letusan Krakatau 1883

Bantah Klaim Adik Prabowo, Peneliti Belanda Ungkap Badak Jawa Bertahan dari Letusan Krakatau 1883

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:35 WIB

×