REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh terhadap pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
Agus Jabo menilai pidato Presiden menjadi penegasan arah baru pembangunan nasional yang kembali berpijak kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip Ekonomi Pancasila.
Menurut Agus Jabo, pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara berdaulat untuk mengatur dan mengelola perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar bebas.
“Pidato Presiden Prabowo adalah penegasan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka keuangan negara, tetapi alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Agus Jabo menegaskan bahwa konsep ekonomi yang dibangun pemerintahan Prabowo merupakan wujud nyata Ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang dikelola secara gotong royong oleh negara, swasta, dan rakyat dengan tujuan utama keadilan sosial.
“Negara harus memegang peran strategis dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun di saat yang sama, swasta dan rakyat juga diberi ruang untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Inilah semangat ekonomi Indonesia yang sesungguhnya,” katanya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mencerminkan prinsip-prinsip utama ekonomi dalam UUD 1945. Pertama, ekonomi yang religius dan memperkuat persatuan nasional, yakni pembangunan ekonomi yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai moral, gotong royong, dan persaudaraan kebangsaan.
Kedua, ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yaitu pembangunan yang memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pangan, pekerjaan yang layak, pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Agus Jabo menyebut pemerintah saat ini menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, dan penguatan produksi dalam negeri sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Keempat, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir elite, melainkan membuka ruang sebesar-besarnya bagi petani, nelayan, buruh, UMKM, dan pelaku ekonomi rakyat untuk berkembang.
“Ekonomi Indonesia tidak boleh dikuasai asing dan oligarki. Kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Kelima, ekonomi yang berkeadilan sosial, yakni pembangunan yang mengurangi ketimpangan dan memastikan seluruh rakyat di wilayah Indonesia memperoleh manfaat pembangunan secara merata.
Agus Jabo juga menilai langkah Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas APBN merupakan langkah strategis untuk memperkokoh fondasi kebangkitan nasional di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
“Di tengah krisis dunia, Indonesia membutuhkan negara yang kuat, pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan ekonomi nasional yang berdiri di atas kaki sendiri. Presiden Prabowo sedang mengarahkan Indonesia menuju jalan itu,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keadilan sosial harus menjadi tujuan akhir seluruh kebijakan negara. Karena itu, APBN dan seluruh instrumen fiskal negara harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ekonomi rakyat, dan membangun pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Indonesia.
“Dengan semangat Persatuan Nasional, Indonesia akan bangkit menjadi negara besar, berdikari, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” tutup Agus Jabo. ***
TERPOPULER