-
Pidato Presiden Prabowo tetapkan target ekonomi tahun 2027 sebesar 6,5 persen.
-
Pidato Presiden Prabowo ungkap kebocoran kekayaan negara mencapai Rp14.000 triliun lebih.
-
Kebijakan baru dalam pidato Presiden Prabowo wajibkan ekspor strategis lewat BUMN.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato krusial dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2027.
Tak sekadar angka, Prabowo Subianto tampil emosional saat menyinggung kebocoran kekayaan negara yang selama ini menguap ke luar negeri.
Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat kecil.
Berikut ini dilansir dari tayangan Kompas TV, poin penting dari pidato Presiden Prabowo yang dirangkum Suara.com:
![Pidato Presiden Prabowo di DPR pada Rabu (20/5/2026) belum disambut positif oleh pasar modal. IHSG terus anjlok pada perdagangan Sesi 1. [Antara].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/20/53555-presiden-prabowo-subianto.jpg)
1. Target Ekonomi 2027
Presiden menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup berani untuk tahun 2027, yakni di angka 5,8 hingga 6,5 persen.
Angka ini menjadi pijakan untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen di tahun-tahun berikutnya.
Beberapa angka kunci lainnya yang dipasang pemerintah:
- Nilai Tukar Rupiah: Rp16.800 – Rp17.500 per dolar AS.
- Inflasi: Dijaga pada kisaran 1,5 – 3,5 persen.
- Defisit Anggaran: Ditekan di level 1,80 – 2,40 persen dari PDB.
- Kemiskinan: Ditargetkan turun drastis ke angka 6,0 – 6,5 persen.
2. Bongkar Kebocoran Rp14.000 Triliun
Prabowo mengaku merasa sangat sedih dan terpukul setelah melihat data ekonomi dari PBB.
Ia mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, Indonesia mengalami outflow atau aliran modal keluar yang masif akibat praktik curang, seperti under-invoicing (pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari aslinya).
"Selama 34 tahun, ada sekitar 900 miliar dolar AS (setara Rp14.000 triliun lebih) kekayaan kita yang hilang karena penipuan di atas kertas," tegas Prabowo.
Ia menyebutkan banyak pengusaha melaporkan hasil tambang atau sawit tidak sesuai fakta demi menghindari pajak.
3. Ekspor Sawit dan Batubara Wajib Lewat BUMN