REGIONAL:
- Komisi V DPR RI menggelar rapat di Jakarta pada 21 Mei 2026 guna membedah penyebab kecelakaan kereta di Bekasi.
- DPR menuntut transparansi pemerintah mengenai kegagalan sistem kendali kereta api serta mitigasi risiko pada ribuan perlintasan sebidang.
- Tujuan utama rapat adalah mengevaluasi kelemahan sistem transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Suara.com - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT KAI, KNKT, Basarnas, hingga Korlantas Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026), untuk membedah tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.
Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, peringatan kepada seluruh mitra kerja pemerintah agar memberikan keterangan yang jujur dan apa adanya terkait kronologi serta penyebab kecelakaan.
Ia menegaskan bahwa transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada para korban.
"Karena ini menyangkut nyawa. Saya waktu telepon-telepon dengan Pak Menteri Perhubungan, 'Pak Menteri kita ungkap ini apa adanya'. Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Perhubungan, mari kita ungkap ini apa adanya. Karena ini tanggung jawab kita kepada korban, kepada nyawa yang hilang. Kalau kita berbohong pada saat ini, kita berbohong juga kepada mereka yang sudah pergi," tegas Lasarus dalam awal rapat.
Lasarus menyoroti kegagalan sistem kendali yang menyebabkan kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak kereta yang sedang berhenti. Menurutnya, secara akal sehat, posisi setiap kereta seharusnya terpantau melalui Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka).
"Kita ingin evaluasi, kenapa Argo Bromo Anggrek tidak bisa dikendalikan sampai menabrak kereta yang sedang berhenti? Apakah teknologi yang kita miliki tidak bisa mengendalikan situasi seperti ini? Di Gapeka itu kan pasti ketahuan posisi kereta dan tenggang waktunya. Kami ingin tahu apakah hitungan teknis ini sudah mencakup mitigasi jika ada kendala di depan," ujarnya.
Selain masalah sistem kendali, Lasarus memaparkan data yang mengkhawatirkan terkait banyaknya perlintasan sebidang yang menjadi titik rawan kecelakaan.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 3.600 hingga 4.000-an perlintasan sebidang di Indonesia, di mana banyak di antaranya tidak memiliki penjaga.
"Peluang untuk terjadi hal serupa sangat mungkin dengan banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Pertanyaan masyarakat adalah: hal ini bakal terjadi lagi atau tidak? Mitigasinya seperti apa?" cetus politisi PDI Perjuangan tersebut.
Meskipun mendesak pengungkapan fakta secara blak-blakan, Lasarus menyatakan bahwa fokus Komisi V bukanlah untuk mengambil alih ranah hukum yang menjadi wewenang kepolisian.
Fokus utama DPR adalah mengevaluasi sistem agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
"Kita bukan mencari siapa yang salah, itu urusan polisi. Tapi kita mencari di mana titik lemah dari sistem yang kita punya hari ini. Orang bijak bilang, tidak cukup cerdas kita kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali," tambahnya.
TERPOPULER
