IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta pembelian 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447H, tidak perlu diperdebatkan, apalagi dijadikan polemik politik.

Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap menilai, polemik mengenai sumber dana bantuan sapi kurban Presiden Prabowo tersebut merupakan reaksi berlebihan.

Ari mengatakan, penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan presiden merupakan hal yang sah, baik secara hukum maupun syariah.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap ada ketidakwajaran dalam pengalokasian anggaran tersebut.

“Pembelian hewan kurban ini adalah bagian bantuan kemasyarakatan presiden atau banmaspres yang memang resmi dalam sistem keuangan nasional. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan," kata Ari, Kamis (28/5/2026).

Bukan pencitraan

Dalam tata kelola keuangan negara, banmaspres adalah instrumen yang memungkinkan negara hadir secara langsung di tengah masyarakat dalam berbagai momentum penting, termasuk hari besar keagamaan.

Ari menjelaskan, pengadaan sapi kurban ini bukan merupakan bentuk pencitraan pribadi, melainkan implementasi dari kebijakan negara yang sudah diatur dalam koridor hukum yang berlaku.

Menurutnya, bantuan tersebut justru mencerminkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat dan kepedulian sosial, khususnya pada momentum keagamaan.

Bagi kelompok masyarakat di pelosok daerah yang jarang mendapatkan akses daging kurban berkualitas, distribusi sapi dari presiden ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan spiritual dan nutrisi warganya.

Ari menegaskan, bantuan itu bukan berasal dari dana pribadi presiden yang kemudian diklaim sebagai bantuan personal.

Ketegasan ini penting untuk menghindari narasi yang menyesatkan, bahwa presiden menggunakan dana publik untuk kepentingan popularitas individu.

“Perlu digarisbawahi, sapi-sapi itu bukan dibeli memakai uang pribadi Prabowo yang kemudian. Disebut sebagai bantuan pribadi," kata dia.

Dampak Ekonomi bagi Peternak Lokal

Selain aspek hukum dan syariah, DPP IMM juga menyoroti dimensi ekonomi dari kebijakan ini.

Pengadaan 1.098 ekor sapi dalam skala nasional bukan jumlah yang kecil. Proses pengadaan yang masif ini diyakini memberikan stimulus ekonomi yang signifikan bagi sektor peternakan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban merupakan bagian dari fungsi negara dalam membantu masyarakat.

Sebab, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi lainnya.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan para peternak rakyat.

“Manfaatnya bukan hanya dirasakan penerima manfaat, tapi juga ada efek ekonomi bagi peternak sapi lokal. Juga dirasakan oleh pelaku usaha distribusi serta pengelolaan hewan kurban," kata Ari.