Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan

Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam mendidik pelajar di Sekolah Rakyat.

Usman menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terkesan menutup mata terhadap berbagai kritik mengenai pelibatan tentara dalam program-program di luar urusan pertahanan negara. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tragedi masa lalu.

"Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi desa merah putih dan kampung nelayan," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, ruang pendidikan sipil merupakan ruang netral yang seharusnya menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis. Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer.

"Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil," katanya.

Ia mengatakan kedisiplinan militer yang berbasis pada sistem komando dan hierarki yang kaku bertentangan secara diametral dengan prinsip pendidikan sipil.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" tuturnya.

Lebih lanjut, Usman menyoroti target program ini yang menyasar Sekolah Rakyat, yakni fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Ia khawatir penempatan taruna Akmil di sekolah-sekolah tersebut akan menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang justru merugikan kelompok rentan.

"Anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegasnya.

Usman juga mengingatkan pemerintah mengenai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konvensi tersebut, pendidikan anak harus diarahkan pada pengembangan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar, selain pengembangan bakat dan mental.

Atas dasar tersebut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera meninjau ulang dan membatalkan rencana pelibatan taruna Akmil tersebut. Pemerintah diminta fokus pada penguatan identitas masyarakat sipil yang bermartabat melalui nilai-nilai universal HAM.

Usman memperingatkan bahwa dominasi militer di ruang sipil, termasuk dalam pemerintahan, bukanlah solusi bagi perbaikan kinerja pemerintah maupun pengentasan kemiskinan.

Ia berkaca pada era Orde Baru, ketika militerisme di ruang sipil berujung pada praktik otoriter dan pelanggaran HAM.

"Ketika militerisme ruang sipil menguat, maka korbannya adalah warga. Jangan sampai siswa-siswi sekolah rakyat yang menjadi korban selanjutnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat. Sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R. Sidiharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Agus Jabo mengatakan kerapian menjadi salah satu hal yang mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos, cq di bawah Kemenhan, itu nanti rencananya di tiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna. Lima taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian," katanya.