Mengapa Anak-Anak di Pesisir Menjadi Kelompok yang Paling Menanggung Dampak Krisis Iklim?

Suara.com - Krisis iklim tidak lagi hanya berbicara tentang naiknya suhu atau cuaca ekstrem. Di banyak wilayah pesisir, dampaknya mulai terlihat pada kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap persoalan ini: anak-anak.

Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia kini terpapar risiko iklim. Sedikitnya 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus, mulai dari kekeringan, panas ekstrem, hingga gelombang panas. Selain itu, sekitar 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta lainnya terdampak banjir sungai.

Menurut Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI, Mida Saragih, anak-anak berada di garis depan krisis iklim karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lain.

“Kerentanan mereka semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian,” kata Mida dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Di Indonesia, gambaran tersebut terlihat jelas di kawasan Pantai Utara Jawa. Kajian BRIN (2026) mencatat 65,8 persen wilayah pesisir mengalami erosi sepanjang 2000–2024 yang diperparah oleh penurunan muka tanah.

Bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut, krisis iklim bukan hanya soal banjir yang datang lebih sering. Mereka juga menghadapi terganggunya akses pendidikan, meningkatnya risiko penyakit, kehilangan ruang bermain, hingga tekanan psikologis karena hidup dalam ketidakpastian.

“Tingginya paparan bencana iklim di pantai utara Jawa menciptakan tekanan lingkungan dan ekonomi, serta tekanan fisik dan psikologis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak,” ujar Mida.

Salah satu wilayah yang menghadapi kondisi tersebut adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, khususnya Kecamatan Sayung. Data WALHI Jawa Tengah mencatat banjir rob telah menggenangi sekitar 1.266 hektar wilayah dan terjadi berulang di sejumlah desa seperti Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah.

Di Desa Bedono, perubahan bahkan terjadi pada skala yang lebih ekstrem. Berdasarkan penelitian WALHI Jawa Tengah (2024), luas daratan desa yang sebelumnya mencapai 739 hektar kini tersisa sekitar 94,33 hektar akibat abrasi, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah.

Beberapa dusun dilaporkan telah tenggelam dan ditinggalkan warga secara bertahap sejak akhir 1990-an.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menilai situasi ini tidak hanya berkaitan dengan bencana lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan antar generasi.

“Jika terus membiarkan pesisir tenggelam, maka negara bukan hanya gagal melindungi anak-anak hari ini, tetapi juga sedang merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Fahmi, kebijakan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap keselamatan dan kualitas hidup generasi mendatang.

Karena itu, bagi anak-anak di pesisir, krisis iklim bukan ancaman masa depan. Dampaknya sudah mereka alami hari ini—di rumah yang terus ditinggikan, sekolah yang makin sulit dijangkau, dan ruang hidup yang perlahan menghilang.