- DPR RI mengadakan rapat koordinasi lintas lembaga di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026, membahas strategi pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pertemuan melibatkan pimpinan DPR, Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, serta kementerian terkait untuk memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global.
- Para pemangku kepentingan berupaya memperkuat stabilitas makroekonomi melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga daya beli masyarakat.
Suara.com - DPR RI menggelar rapat koordinasi lintas lembaga untuk membahas strategi pertumbuhan ekonomi serta mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi yang terjadi belakangan ini.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ini menghadirkan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia, hingga kementerian terkait.
Dasco menyampaikan, bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah pemerintah dan lembaga tinggi negara dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang dinamis.
"Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pimpinan DPR, anggota Komisi XI, serta perwakilan dari Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pertagas," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dasco menambahkan, bahwa dalam rapat tersebut, pihak kementerian teknis dan BUMN energi telah menyampaikan sejumlah solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan belakangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, memaparkan hasil analisis yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada Presiden.
Mari menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah merespons ketidakpastian global melalui penguatan stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek.
"Semua sepakat bahwa kita menghadapi keadaan global yang tidak pasti. Prioritas utama adalah menjaga kestabilan makro, terutama karena dampak ketidakpastian global seperti kenaikan harga minyak telah mulai memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat," ungkap Mari.
Menurutnya, koordinasi antara kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia menjadi kunci utama.
Ia juga menyoroti kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih cukup baik, meski ada beberapa catatan yang perlu diwaspadai secara serius.
"Kita memang menghadapi pelemahan Rupiah yang lebih dalam dibandingkan negara-negara tetangga (peers). Karena itu, kita harus menjaga isu kepercayaan (confidence) dan kepercayaan (trust). Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan teknis yang akan diambil oleh masing-masing lembaga terkait," jelasnya.