- Pemprov DKI Jakarta berenacana membangun 11 rusun baru pada tahun 2027 untuk merelokasi warga dari kawasan rawan bencana.
- Usulan pembangunan di sejumlah lokasi strategis tersebut kini sedang diproses oleh Kementerian PKP guna memperoleh dukungan anggaran.
- DPRD DKI Jakarta mendorong distribusi rusun secara merata di seluruh wilayah untuk menjamin ketersediaan hunian yang layak bagi warga.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun atau rusun baru pada 2027 untuk menjawab kebutuhan hunian warga, termasuk mereka yang masih tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor.
Sebelas rusun yang diusulkan mencakup wilayah-wilayah strategis di Jakarta, yakni Muara Angke, Marunda Cluster A, B, dan C, Komarudin, Rorotan IX, Cakung KM 2, Tongkol Tahap III, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan Daan Mogot KM 18.
Usulan pembangunan itu kini tengah bergulir di meja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mendapat restu dan dukungan penganggaran.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai, ketersediaan rusun menjadi syarat utama agar warga yang menghuni kawasan rawan bencana bisa direlokasi.
"Yang terpenting adalah bagaimana membuat hunian di Jakarta ini mencukupi. Karena kalau memang mencukupi, kita bisa pindahkan warga dari lokasi-lokasi yang memang rawan bencana, rawan banjir, riskan longsor, ke lokasi-lokasi yang lebih layak huni," ujar Yuke di DPRD DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).
![Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. [Suara.com/Adiyoga Priyambodo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/23/12914-ketua-komisi-d-dprd-dki-jakarta-yuke-yurike.jpg)
Selama ini, salah satu kendala relokasi warga dari kawasan rawan bencana adalah ketiadaan tempat tujuan yang layak dan terjangkau.
Komisi D juga mendorong agar pembangunan rusun baru tidak hanya memusat di satu wilayah, melainkan merata di lima wilayah kota Jakarta.
"Misalnya di Selatan kan baru ada dua, terus di Barat ada beberapa lokasi itu sangat-sangat perlu rusun juga. Di Timur memang banyak, tapi kan kebutuhannya juga cukup banyak. Di Utara banyak banget, tapi juga kelayakan dan lain-lainnya kita harus cek semuanya," beber Yuke.
Di sisi pembiayaan, legislator Kebon Sirih juga mendukung langkah Pemprov DKI menjajaki pemanfaatan program hunian dari pemerintah pusat.
"Jadi kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk menggunakan program-program dari pemerintah, menurut saya, itu juga patut kita jajaki," katanya.