- Kementerian Pertahanan mempersingkat durasi pelatihan kedisiplinan peserta SPPI menjadi dua pekan melalui program Bela Negara di 67 satuan pendidikan.
- Perubahan kebijakan ini dilakukan setelah evaluasi insiden meninggalnya lima peserta dalam program pelatihan dasar militer yang sebelumnya dilaksanakan.
- Setelah pelatihan Bela Negara, peserta akan mengikuti pendidikan manajerial selama satu bulan bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan Perikanan.
Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk memperpendek waktu pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadi dua pekan saja.
Semula, latihan dasar militer (latsarmil) yang diarahkan untuk komponen cadangan (komcad) itu berdurasi lebih lama.
Namun, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan konsep pelatihan itu diganti menjadi Pelatihan Bela Negara dan durasinya pun dipangkas.
"Tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 satdik (satuan pendidikan TNI) tersebut cuma waktunya saja yang berubah. Nah, itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut," kata Donny usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Setelah pelatihan Bela Negara selesai, menurut dia, peserta pun akan fokus pendidikan manajerial selama satu bulan.
Nantinya, peserta akan dididik oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan program koperasi desa maupun koperasi nelayan.
"Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," kata Donny sebagaimana dilansir Antara.
Dia menyampaikan bahwa hal itu merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan Kemhan terhadap program latsarmil karena ada lima peserta SPPI yang meninggal dunia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan program Koperasi Merah Putih itu memiliki niatan yang akan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan mikro dan makro ekonomi nasional.
Oleh karena itu, dia meminta program tersebut harus dijalankan secara baik agar tidak memiliki dampak yang buruk kepada citra pemerintah dan juga kepada niatan-niatan tulus yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sudah sangat memahami dan ini menjadi masukan yang luar biasa untuk menyempurnakan program yang amat mulia ini," kata Dave.