PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

Suara.com - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan. Di Kota Singkawang, anggota DPRD meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan, sementara pelaku usaha di Kabupaten Bengkayang mengaku mengalami kerugian akibat padamnya pasokan listrik.

Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, menilai pemadaman yang terjadi hampir di seluruh wilayah kota telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, pelayanan publik, hingga kegiatan pendidikan.

"Dalam beberapa hari terakhir masyarakat Kota Singkawang dihadapkan pada pemadaman listrik yang terjadi hampir di seluruh wilayah kelurahan. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat," katanya di Singkawang, Jumat.

Menurut Sumberanto, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan listrik PLN membuat gangguan yang terjadi secara luas memberikan dampak besar terhadap roda perekonomian dan pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan serta langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan.

"Pemadaman dengan skala yang cukup luas seperti ini merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan belum pernah dialami dalam kurang lebih 10 tahun terakhir," ujarnya.

Ia meminta manajemen PLN menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan, kendala yang dihadapi, upaya penanganan yang telah dilakukan, hingga estimasi waktu normalisasi apabila masih terdapat potensi gangguan.

"Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan menjadi hak masyarakat sebagai pengguna layanan," katanya.

Sumberanto menegaskan, permintaan tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan PLN. Menurut dia, selama ini pelayanan PLN di Kota Singkawang sudah cukup baik, termasuk respons petugas dalam menangani laporan gangguan.

"Namun ketika terjadi gangguan yang berdampak luas seperti saat ini, komunikasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat tidak perlu berspekulasi mengenai penyebab gangguan sehingga kepercayaan publik terhadap PLN tetap terjaga," ujarnya.

Ia berharap pasokan listrik segera pulih dan disertai evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Di Kabupaten Bengkayang, dampak pemadaman juga dirasakan pelaku usaha. Owner Rumah Laundry Bengkayang, Yanti, mengaku operasional usahanya terganggu akibat pemadaman bergilir yang berlangsung tanpa pemberitahuan lebih awal.

"Kalau terjadi pemadaman dalam waktu lama dan tidak ada pemberitahuan H-1, tentu sangat merugikan. Kami biasanya menerima cucian ekspres yang diantar pagi dan selesai sore. Karena tidak tahu akan ada pemadaman, kami tetap menerima pesanan, tetapi akhirnya tidak bisa menepati janji kepada pelanggan," katanya.

Yanti memperkirakan usahanya kehilangan pendapatan sekitar Rp300 ribu per hari dari layanan cuci ekspres. Selain itu, keterlambatan penyelesaian cucian reguler membuat pihaknya harus memberlakukan lembur bagi karyawan sehingga biaya operasional ikut meningkat.

"Dalam sehari biasanya ada sekitar lima pelanggan layanan ekspres dengan nilai sekitar Rp60 ribu per orang. Kalau tidak bisa dikerjakan, kami kehilangan sekitar Rp300 ribu. Belum lagi cucian reguler ikut terlambat sehingga kami harus meminta karyawan lembur dan tentu ada tambahan biaya operasional," ujarnya.

Ia berharap PLN memberikan informasi rencana pemadaman setidaknya satu hingga dua hari sebelumnya agar pelaku usaha dapat mengatur jadwal pekerjaan.

"Kalau memang terpaksa dilakukan pemadaman, paling tidak informasikan H-2 agar kami bisa bersiap dan tidak menerima pesanan yang akhirnya tidak bisa diselesaikan," katanya.

Yanti juga berharap pemadaman tidak dilakukan pada jam-jam produktif karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau kami terlambat membayar listrik ada sanksi, bahkan bisa diputus. Sementara ketika listrik padam dan membuat kami mengalami kerugian, tidak ada kompensasi. Harapan kami, kalau memang harus dilakukan pemadaman, sebisa mungkin jangan pada jam produktif masyarakat karena dampaknya sangat besar bagi pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Singkawang, Made Hary Palguna, menjelaskan pemadaman dipicu gangguan teknis pada sistem suplai pembangkit yang memasok listrik ke Kota Singkawang dan sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang.

"Proses perbaikan telah dilakukan sejak sehari sebelumnya, namun pasokan listrik belum dapat kembali normal sehingga masih diperlukan pemadaman bergilir dengan durasi maksimal sekitar lima jam di beberapa lokasi," katanya.

Menurutnya, selama proses pemulihan berlangsung, PLN memprioritaskan pasokan listrik untuk fasilitas vital seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan serta memastikan seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.

Secara terpisah, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, memastikan pemadaman bergilir yang terjadi di berbagai daerah di Kalimantan Barat tidak disebabkan krisis batu bara ataupun kekurangan energi primer.

"Adanya padam di beberapa lokasi merupakan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat," kata Mukhlis.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil setelah terjadi gangguan operasional pada pembangkit yang menyebabkan pasokan listrik ke sistem kelistrikan Kalbar belum optimal.

"Langkah tersebut harus dilakukan menyusul adanya gangguan operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik belum optimal," ujarnya.

Mukhlis menegaskan, kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara maupun energi primer.

"Kondisi ini tidak terkait dengan ketersediaan energi primer maupun batu bara, yang saat ini dalam kondisi aman," tegasnya.

PLN sebelumnya mengumumkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dilakukan dengan durasi sekitar lima jam sebagai bagian dari pengaturan beban selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung.