Diplomat se-Asia Tenggara Berkumpul di Filipina, Desak Selat Hormuz Dibuka

Suara.com - Perang yang kembali membara di Timur Tengah memicu ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan energi di kawasan Asia Tenggara. Menghadapi situasi genting ini, para menteri luar negeri negara anggota ASEAN berkumpul di Manila untuk menyuarakan penghentian perang secara menyeluruh.

Langkah diplomasi tegas ini diinisiasi guna menekan para aktor konflik agar segera memulihkan stabilitas rantai pasok global. Kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital peredaran 20 persen minyak dunia menjadi fokus utama yang dituntut untuk segera dibuka kembali secara aman.

Ketergantungan mendalam masyarakat Asia Tenggara terhadap komoditas energi Timur Tengah membuat guncangan harga dan hambatan distribusi berdampak langsung pada rantai pasok harian. Kondisi darurat bahkan sempat memaksa Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional demi menahan laju inflasi dan lonjakan harga bahan pokok.

Melalui draf pernyataan resmi yang disusun dalam pertemuan tersebut, para diplomat ASEAN menggarisbawahi urgensi hukum internasional sebagai landasan perdamaian kawasan. Mereka menegaskan bahwa stabilitas jalur laut tidak dapat ditawar lagi demi menjamin keselamatan penerbangan serta pelayaran komersial.

“Kami menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional, menjunjung tinggi hukum internasional… termasuk perlunya penghentian permusuhan secara menyeluruh dan segera di semua lini di Timur Tengah,” bunyi draf pernyataan resmi para menteri luar negeri ASEAN yang diperoleh The Associated Press.

Dampak domino pertikaian geopolitik ini dinilai telah merembet ke ranah operasional sektor pertanian serta pasar komoditas vital lainnya. Jika pemblokiran jalur maritim terus berlarut, ancaman kelangkaan pasokan bakal makin memperberat beban ekonomi masyarakat di kawasan.

“Kami mengakui implikasi lebih lanjut dari ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah terhadap perdagangan regional, energi dan ketahanan pangan, termasuk pasar energi dan rantai pasokan, produksi pertanian,” lanjut isi draf dokumen tersebut.

Ketegangan antarnegara besar turut mewarnai forum tahunan ini dengan hadirnya Sekretaris Negara AS Marco Rubio, Menlu China Wang Yi, serta Menlu Rusia Sergey Lavrov. Kehadiran utusan Washington sekaligus bertujuan memberi kepastian bahwa perhatian Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik tidak terdistraksi oleh krisis Timur Tengah.

Kehadiran perwakilan diplomatik negara-negara superpower tersebut menjadi momentum krusial untuk membicarakan isu keamanan maritim, termasuk di Laut China Selatan. Dalam kesempatan terpisah, perwakilan Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga akses wilayah perairan yang bebas dan terbuka.

“Kunjungan Menteri tersebut memajukan prioritas utama AS: Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang menghadirkan keselamatan, keamanan, dan kemakmuran bagi kawasan serta rakyat Amerika,” tegas Thomas Pigott, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Di sisi lain, ASEAN masih dihadapkan pada pekerjaan rumah domestik yang belum usai terkait krisis kemanusiaan di Myanmar pasca-kudeta militer 2021. Upaya diplomasi teranyar yang melibatkan pejabat junta militer Myanmar sempat memicu kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Menanggapi gelombang kritik publik tersebut, perwakilan diplomatik Filipina memberikan klarifikasi atas langkah dialog yang diambil oleh perhimpunan negara kawasan. Diplomasi aktif dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar logis untuk mengakhiri perselisihan politik di Myanmar.

“Hal itu bukanlah—dan tidak seharusnya disalahartikan sebagai—pengabaian terhadap konsensus lima poin,” ungkap diplomat Filipina, Theresa Lazaro. “Jalan menuju perdamaian hanya dapat dicapai melalui diplomasi yang tegas dengan semua pihak yang berkonflik.”

Eskalasi perselisihan di Timur Tengah meletus kembali dan langsung memukul kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa. Penutupan akses Selat Hormuz memperparah kondisi pasar energi dunia yang sebelumnya telah goyah, sehingga memaksa negara-negara ASEAN mengambil langkah diplomasi proaktif.

Selain krisis luar kawasan, ASEAN juga terus menavigasi ketegangan internal seperti konflik perbatasan Laut China Selatan yang melibatkan China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Upaya perundingan kesepakatan tata perilaku (code of conduct) terus didorong guna mencegah insiden antar-armada maritim makin membesar.