Beraninya! Israel Tolak Mentah-mentah Rencana Damai Donald Trump untuk Gaza

Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakan Israel terhadap proposal perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Israel menetapkan syarat mutlak berupa pelucutan senjata penuh milisi Hamas sebelum menarik mundur seluruh pasukannya dari kawasan konflik.

Sikap keras ini menjadi babak baru yang menghambat terwujudnya gencatan senjata permanen di kawasan Timur Tengah.

Langkah tegas Tel Aviv mematahkan optimisme Washington yang sebelumnya mengklaim telah mencapai terobosan diplomasi.

Penolakan terbuka ini sekaligus menegaskan batas toleransi kompromi politik Israel terhadap sekutu utamanya.

Netanyahu secara eksplisit membatalkan skema perdamaian yang dirancang oleh tim negosiasi Gedung Putih.

Ia menegaskan tidak akan mengompromikan keamanan nasional hanya demi mengakomodasi usulan diplomatik pihak luar.

“Saya ingin memperjelas di sini: Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” tegas Netanyahu dikutip dari CNN Internasional, Senin (10/8/2026) pagi.

Pasukan militer Israel dipastikan bakal bertahan di posisinya sampai ancaman keamanan benar-benar bersih.

Pemerintah menolak berkompromi soal keberadaan militer sebelum kelompok perlawanan menyerahkan seluruh persenjataannya.

“Kami tidak akan menarik diri sama sekali sampai Hamas benar-benar dilucuti energinya dan kami akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga kami,” ujar Netanyahu.

Komunikasi diplomatik antara Tel Aviv dan Washington saat ini masih berlangsung intensif untuk menjembatani perbedaan tersebut.

Israel memilih untuk menyaring poin kesepakatan yang masuk akal dan menolak mentah-mentah poin yang merugikan.

“Kami sekarang sedang mendiskusikan hal ini dengan orang-orang Amerika,” tambahnya.

“Mereka memiliki gagasan, beberapa di antaranya dapat kami terima dan beberapa tidak, dan kami tahu cara menghadapi hal-hal itu.”

Komitmen politik dalam negeri juga menjadi alasan utama penolakan skema pembentukan wilayah berdaulat baru bagi warga Palestina.

Netanyahu menjamin penutupan ruang bagi kemerdekaan wilayah jajahannya selama ia memegang kendali kekuasaan.

“Selama saya menjadi perdana menteri, tidak ada negara Palestina yang akan didirikan — tidak di Gaza dan tidak pula di Tepi Barat,” tegas Netanyahu.

Pernyataan bersikap keras ini keluar saat koalisi sayap kanan Netanyahu berada dalam posisi terdesak menjelang pemilu akhir Oktober.

Ia harus menjaga keseimbangan antara tekanan diplomasi AS dan tuntutan menteri radikal dalam kabinetnya agar tak memberi konsesi pada lawan.

Ketegangan geopolitik sempat meningkat lewat intensitas gempuran udara sesaat setelah dokumen kesepakatan dipublikasikan akhir Juli.

Meski demikian, gempuran armada tempur Israel di lapangan mulai berkurang dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah Israel menegaskan doktrin pertahanan mandiri akan tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri mereka.

Penyerangan ke berbagai titik wilayah luar negeri menjadi bukti keseriusan Israel dalam mempertahankan kedaulatannya.

“Berlawanan dengan semua pihak yang menceramahi kami, kami melakukan apa yang harus dilakukan demi keamanan Israel dan kami dapat serta akan mempertahankan posisi kami bahkan terhadap sahabat terbaik kami jika diperlukan,” ujar Netanyahu.

Krisis kemanusiaan ini memuncak pascaserangan mendadak kelompok Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023 lalu.

Insiden tersebut memicu janji balasan dari Netanyahu untuk menumpas habis seluruh jaringan dan pengaruh Hamas di Gaza.

Sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan, Israel juga melancarkan operasi militer agresif ke wilayah Lebanon dan Iran.