REGIONAL:
Suara.com - Papua Selatan menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Analisis Yayasan MADANI Berkelanjutan mencatat Area Indikatif Terbakar (AIT) di provinsi tersebut mencapai 41.790 hektare, lebih luas dibandingkan Riau dan Kalimantan Tengah.
Deputy Director MADANI Berkelanjutan, Giorgio B. Indrarto, mengatakan pola musim di Papua Selatan berbeda dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, kalender pencegahan karhutla yang selama ini digunakan di Indonesia bagian barat tidak bisa diterapkan begitu saja di Papua.
“Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka,” kata Giorgio.
Kabupaten Merauke mencatat AIT terluas, yakni 33.609 hektare, disusul Kabupaten Mappi dengan 8.510 hektare.
Dari total area yang terindikasi terbakar di Papua Selatan, sekitar 89,5% terjadi sepanjang Juli 2026.
Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jayapura telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi karhutla untuk Merauke dan Mappi sejak 18 Juni 2026.
Risiko tersebut menjadi perhatian karena Papua Selatan juga menjadi lokasi megaproyek pangan dan energi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
MADANI Berkelanjutan menyebut rencana pembukaan lahan untuk proyek tersebut mencapai 2,32 juta hektare di Merauke. Hingga awal Juli 2026, sekitar 40.000 hektare hutan alam dilaporkan telah dibuka.
Giorgio mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan kawasan, terutama karena sebagian wilayah Merauke merupakan savana yang relatif mudah terbakar.
“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah,” ujarnya.
Menurut dia, pemegang izin dalam proyek tersebut perlu membuktikan bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran.
Titik api di kawasan konsesi
Analisis MADANI Berkelanjutan juga menemukan 1.292 titik api di Papua Selatan sepanjang 1-9 Juli 2026.
Dari jumlah tersebut, 399 titik berada di kawasan konsesi yang berkaitan dengan PSN. Sebanyak 245 titik berada di kawasan PSN pangan, 115 titik berada di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 titik berada di perkebunan sawit.
Namun, keberadaan titik api di dalam kawasan konsesi tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebakaran disebabkan oleh aktivitas pemegang izin. Temuan tersebut menjadi indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui sumber dan penyebab kebakaran.
Lead Program Transisi Energi Indonesia Berbasis Komunitas MADANI Berkelanjutan, Riza Egi Arizona, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Papua Selatan juga perlu diperkuat.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang telah meningkatkan status kesiapsiagaannya ketika risiko karhutla meningkat.
Menurut Riza, langkah kesiapsiagaan seharusnya mengikuti pola musim dan tingkat risiko di masing-masing wilayah.
“Tanpa penyesuaian kalender kesiapsiagaan, risiko meluasnya karhutla di Papua Selatan akan semakin besar,” katanya.
Dorongan untuk pemerintah
Atas temuan tersebut, MADANI Berkelanjutan mendorong pemerintah memperkuat pencegahan karhutla di Papua Selatan.
Salah satu usulnya adalah membuat kalender karhutla khusus Papua Selatan yang menyesuaikan pola iklim monsun timur. Pemerintah juga diminta membuka informasi mengenai kapasitas dan jumlah personel Manggala Agni yang tersedia di wilayah tersebut.
MADANI juga mendorong penerapan prinsip zero burning di kawasan PSN Merauke dan meminta pemegang izin menjelaskan setiap titik api yang muncul di wilayah konsesinya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu membedakan praktik pembakaran yang dilakukan masyarakat dalam konteks adat dengan pembukaan lahan dalam skala besar.
MADANI juga meminta pemerintah mengevaluasi target FOLU Net Sink 2030 dengan mempertimbangkan adanya wilayah yang masuk dalam rencana operasional dan terdampak karhutla.
TERPOPULER