REGIONAL:
- Forum Intelektual Antardisiplin mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
- Usman Hamid menilai pidato Prabowo sarat populisme simbolik dan mengabaikan persoalan mendasar seperti kelaparan serta ekonomi masyarakat.
- Bivitri Susanti menyatakan bahwa pidato kepala negara tersebut hanyalah klaim kosong untuk membangun legitimasi pemerintahan yang rapuh.
Suara.com - Sejumlah aktivis, pakar, hingga akademiai Forum Intelektual Antardisiplin kompak mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan parlemen pada Jumat, (14/8/2026).
Mereka menganggap segala hal yang dilontarkan Prabowo tak menjawan persoalan mendasar. Apalagi, kesempatan itu diduga hanya sebagai upaya pemolesan citra pemerintah belaka.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pidato tersebut hanya sebagai upaya membangun sentimen populisme simbolik.
Karena menurut Usman gaya pidato yang menggelegar ala Prabowo hanya menjadi pepesan kosong jika tak dibarengi dengan kebijakan di lapangan.
"Karena ini sekadar untuk mencari simpati," kata Usman dalam diskusi FIAD di Jakarta pada Jumat, (14/8/2026).
Ia menyayangkan saat Prabowo mengucapkan bahwa pemerintah bisa saja membeli pesawat yang canggih, namun untuk apa jika masih banyak rakyat yang kelaparan.
Menurut Usman, kedua hal itu memiliki urgensi yang serupa sehingga tidak dapat dikotomikan dengan pola pikir yang sempit.
"Seolah-olah kita punya pilihan hanya antara pesawat yang canggih atau kelaparan," katanya.
Vokalis Usman and The Blackstones ini juga menyenggol klaim Prabowo mengenai pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen.
Padahal data di lapangan menunjukan kontras ketika penerapan efisiensi anggaran justru mempersulit perekonomian masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat," tambahnya.
Karena pola pikir simplistik itu, Usman menganggap bahwa Prabowo memiliki keterbatasan kemampuan untuk berimajinasi.
Padahal, menurutnya, mengelola negara harus mampu memliki inovasi dan kreatifitas yang mampu menyesuaikan keadaan.
Kritik yang tak kalah tajam juga dilontarkan oleh Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti.
Bibip–panggilan Bivitri–bahkan menyebut pidato kenegaraan kepala negara itu hanya bentuk klaim kosong belaka jika dilihat dari apa yang dihasilkan pemerintah belakangan ini.
Menurut Bibip, klaim-klaim kosong itu justri terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan.
Ia menilai Prabowo ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka.
"Tapi itu cara memang, bagi seorang pemimpin populis yang ingin langsung mendapatkan kepercayaan dengan cepat hanya dengan pidato," kata Bibip. (Reporter: Alif Bintang)
TERPOPULER
