REGIONAL:
- Kepala BNPB Suharyanto meminta enam pemerintah kabupaten dan Pemprov NTT menetapkan status darurat pada Minggu, 16 Agustus 2026.
- Penetapan status darurat bertujuan agar BNPB dan kementerian terkait dapat menyalurkan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal.
- BNPB membentuk posko di Labuan Bajo, Maumere, dan Jakarta untuk mengoptimalkan distribusi logistik serta penanganan korban gempa.
Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan status darurat.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Suharyono menyampaikan bahwa penetapan status darurat diperlukan agar proses penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal, termasuk dalam penyaluran anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Selain enam kabupaten tersebut, Suharyanto juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera menerbitkan penetapan status darurat resmi.
Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan menjadi payung bagi BNPB, Kementerian PU, dan kementerian/lembaga terkait untuk menyalurkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis ke wilayah terdampak.
Selain itu pemerintah daerah setempat juga diminta segera membentuk Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Ia meminta unsur TNI dan Polri dioptimalkan sebagai komandan satgas untuk memastikan pergerakan penanganan, pengelolaan pengungsi, hingga distribusi logistik berjalan dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," instruksinya.
BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Dua posko tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.
Untuk memastikan bantuan dari luar daerah dapat disalurkan secara terkoordinasi, BNPB juga membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menjadi titik penampungan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak di Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelasnya.
Dalam penanganan korban, Suharyanto meminta Basarnas memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan (SAR), dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan.
TERPOPULER
