Kabinet Bayangan Bersama Petani Kendeng Gelar Upacara Rakyat Peringati Kemerdekaan

Suara.com - Sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama petani Pegunungan Kendeng memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (17/8).

Upacara tersebut menjadi ruang bagi warga, petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga Kabinet Bayangan untuk merayakan kemerdekaan dari perspektif masyarakat.

Kabinet Bayangan turut hadir dalam upacara tersebut. Mereka diwakili Bhima Yudhistira sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Media Askar sebagai Menteri Perekonomian, Nabiyla Risfa Izzati sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah sebagai Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.

Media Askar mengatakan kehadiran Kabinet Bayangan merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antarkelompok masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepentingan warga.

“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.

Upacara dipimpin Gunretno, tokoh masyarakat adat Sedulur Sikep di kawasan Pegunungan Kendeng. Warga dan petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga mengikuti rangkaian upacara.

Bagi masyarakat Kendeng, peringatan kemerdekaan memiliki makna penting karena selama lebih dari dua dekade mereka mempertahankan kawasan Pegunungan Kendeng dari aktivitas penambangan batuan karst yang dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup warga.

“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila agar tidak sekadar menjadi teks,” kata Gunretno, dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Selain Kabinet Bayangan, sejumlah tokoh masyarakat sipil turut menghadiri Upacara Rakyat tersebut. Konferensi Republik diwakili Yanuar Nugroho, sementara Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD) di antaranya diwakili akademisi Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.

Bivitri menilai persatuan kelompok masyarakat sipil menjadi semakin penting di tengah berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Yanuar Nugroho memandang keterlibatan berbagai kelompok dalam Upacara Rakyat merupakan salah satu cara memaknai kemerdekaan secara lebih substantif.

“Terlibat dalam upaya warga berarti memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depan mereka sendiri,” katanya.

Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya menghadirkan perspektif masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Menurut dia, kemerdekaan tidak cukup hanya dilihat melalui perspektif pemerintah atau negara.

“Perlu menghidupkan bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” ujarnya.

Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, juga hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru. Dukungan terhadap kegiatan tersebut turut datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan pengurus Masjid Nurul Asri.

Memaknai Kemerdekaan dari Perspektif Rakyat

Upacara Rakyat di Pegunungan Kendeng tidak hanya menjadi perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi simbol pertemuan berbagai kelompok yang membawa aspirasi perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Bagi para peserta, kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, memenuhi kebutuhan dasar, serta memiliki ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Sejumlah persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat desa turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya penggunaan dana desa hingga 70 persen untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemenuhan hak dan penghasilan aparatur sipil negara, hingga penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.

Pertemuan warga dan kelompok masyarakat sipil di Pati sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Para peserta menegaskan kembali pandangan bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan pengelola sekaligus penerima mandat dari rakyat. Karena itu, penyelenggaraan negara dinilai perlu terus berpijak pada kehendak dan kepentingan masyarakat.