Demo Mahasiswa di Bundaran HI, Polda Metro Siapkan Pengalihan Arus Situasional

Suara.com - Polda Metro Jaya bakal melakukan pengalihan arus lalu lintas sebagai dampak aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta masyarakat yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI dan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk mencari jalur alternatif.

“Terkait tentang situasi arus lalu lintas apabila ada kepadatan arus lalu lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).

Budi menjelaskan pengalihan arus lalu lintas bakal dilakukan secara situasional apabila kondisi lalu lintas dinilai sudah cukup padat. Hingga saat ini, rekayasa lalu lintas tersebut belum ditetapkan sejak awal.

“Pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional. Jadi bukan itu sudah ditetapkan di awal, karena Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sangat memprioritaskan kegiatan dan aktivitas masyarakat lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI pada Selasa (18/8/2026).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, mengatakan aksi turun ke jalan tersebut bukan untuk merayakan kemerdekaan, melainkan mempertanyakan kemerdekaan seperti apa yang sedang dirayakan saat ini.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2026).

Saat ini, ia merasa kedaulatan negara digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.

Ia juga mempertanyakan soal keadilan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Baginya, saat ini kemakmuran hanya menjadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegasnya.

Athof mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tetapi lupa menegakkannya.

“Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar,” ujarnya.

Ia juga meminta maaf kepada warga Jakarta jika dalam aksi tersebut lalu lintas menjadi macet akibat kerumunan massa. Namun, baginya, kemacetan yang hanya terjadi dalam hitungan jam tidak sebanding dengan kemacetan struktural, lapangan kerja, dan keadilan yang dipaksakan.

Dalam aksi tersebut, sedikitnya ada delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa, di antaranya:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri;
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Wujudkan reforma agraria sejati;
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP;
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah;
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana;
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.