Purnawirawan TNI Turun Gunung, Tambah Rp100 Juta untuk Sayembara Ijazah SMA Wapres Gibran

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengungkap total hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mencapai Rp1.153.050.000.

Angka yang fantastis itu terus merangkak naik seiring dengan besarnya atensi publik terhadap keabsahan dokumen pendidikan Gibran, orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Lonjakan nilai hadiah ini terjadi setelah adanya dukungan finansial baru yang datang dari kalangan militer.

Jumlah tersebut bertambah setelah Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, yang mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI, memberikan komitmen sumbangan sebesar Rp100 juta.

Keterlibatan purnawirawan jenderal bintang satu ini memberikan dimensi baru dalam isu ijazah Gibran, menunjukkan bahwa keresahan terhadap transparansi latar belakang pendidikan sang Wapres juga merambah ke kalangan senior korps baju loreng.

“Alhamdulillah ada tambahan sumbangan Rp100 juta dari Bapak Laksma TNI (Purn.) Moeryono Aladin, mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sehingga hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran menjadi Rp1.153.050.000,” kata Denny Indrayana, dikutip Kamis (20/8/2026).

Denny juga membuka peluang bagi pihak lain yang ingin turut menyumbang hadiah sayembara tersebut.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawal integritas kepemimpinan nasional.

Ia mengatakan, calon penyumbang tidak perlu langsung mentransfer dana dan cukup menyampaikan komitmen secara personal kepadanya.

“Bagi yang ingin ikut menyumbang, silakan japri saya. Nama bisa kami rahasiakan, dana tidak perlu ditransfer, cukup komitmen. Kecuali ijazah SMA/sederajat Gibran memang ditunjukkan. Salam Integritas,” tandasnya.

Menurut Denny, hukum tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan rumit.

Ia menilai hukum dapat menjadi mudah ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk mengawalnya secara langsung, terutama ketika institusi formal dianggap tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas keraguan publik.

“Ketika prosedur hukum menjadi benteng berlindung bagi para perusak etika dan konstitusi bernegara, maka cara membongkarnya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran sebagai salah satu cara yang mudah dan populer untuk mendorong hukum memiliki roh keadilan publik.

Denny berargumen bahwa keterbukaan informasi mengenai ijazah seorang pejabat publik adalah hal yang fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat.

Menurutnya, hukum tidak semestinya hanya berhenti pada penerapan pasal-pasal secara prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

Ia menekankan bahwa jika jalur hukum formal mengalami kebuntuan, maka sanksi moral dan sosial dari masyarakat akan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan bagi pemimpin yang tidak transparan.

“Sekarang nilainya sudah Rp1.153.050.000. Jika Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA/sederajat, kalaupun tidak ada sanksi hukum-legal, minimal dia akan menerima sanksi sosial. Jika masih punya rasa malu,” tandasnya.

Laksamana Muda (Purn) Moeryono Aladin, juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), angkat bicara mengenai sumbangan Rp100 juta yang diberikan untuk sayembara ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas Prof Denny Indrayana.

Moeryono menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral purnawirawan terhadap bangsa.

Dia mengatakan pihaknya serius ingin mendorong pembuktian terkait keberadaan ijazah SMA Gibran. Keterlibatan FPP TNI ini sekaligus menjadi sinyal bahwa para purnawirawan masih aktif memantau dinamika politik dan etika bernegara di tanah air.

“Kami mendengar ada sayembara dari Prof Denny. Kami memberikan dukungan dan keseriusan kami dalam rangka membuktikan adanya ijazah SMA Mas Gibran,” ujar Moeryono.

“Oleh karena itu, untuk menambah uang sayembara yang digagas Prof Denny, kami dari FPP TNI menambah Rp100 juta,” tambahnya.

Moeryono mengungkapkan alasan utama FPP TNI tertarik ikut menyumbang dalam sayembara tersebut.

Hal ini bermula dari rasa frustrasi mereka terhadap lembaga legislatif yang dianggap mengabaikan aspirasi para purnawirawan terkait isu yang sama.

Ia mengaku telah tiga kali mengirimkan surat ke DPR yang ditandatangani oleh empat orang purnawirawan. Namun, surat tersebut disebut tidak mendapat tanggapan sama sekali dari para wakil rakyat di Senayan.

Pengabaian ini yang kemudian memicu para purnawirawan untuk mengambil langkah yang lebih konkret dan populer melalui sayembara.

“Saya tiga kali bersurat ke DPR, empat orang purnawirawan tanda tangan, tidak ditanggapi,” katanya.

Sebelumnya, Prof Denny Indrayana mengumumkan kenaikan nilai hadiah sayembara ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara berkala.

Total hadiah kini mencapai Rp1.153.050.000 setelah mendapat tambahan sumbangan Rp100 juta dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Angka itu diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya tekanan publik agar pihak Istana atau Gibran Rakabuming Raka sendiri menunjukkan dokumen asli pendidikan tingkat menengah atas tersebut ke hadapan khalayak.