REGIONAL:
- Eiger Nature di Bogor menerapkan pengelolaan kawasan berbasis alam dengan memadukan dokumen perizinan dasar dan pengawasan pakar independen.
- Pakar ekologi dari berbagai disiplin ilmu dilibatkan untuk mengawasi konservasi tumbuhan, proteksi satwa liar, serta pengelolaan daya dukung ekologis.
- WALHI Jawa Barat menilai pengawasan konsisten dan transparansi publik sangat penting untuk menjaga kelestarian jangka panjang kegiatan ekonomi berbasis alam.
Suara.com - Menjaga keseimbangan ekosistem dalam pengembangan kawasan berbasis alam memerlukan ruang diskusi yang terbuka serta pengawasan yang konsisten.
Keseimbangan tersebut tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen administratif, melainkan juga dari kesiapan pengelola untuk menerima evaluasi kritis dan mengoreksi dampaknya di lapangan.
Prinsip itulah yang melandasi interaksi antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat dengan Eiger dalam pengelolaan kawasan di Bogor.
Setelah sebelumnya menyampaikan berbagai masukan dan kritik terkait potensi dampak lingkungan, WALHI Jawa Barat kembali turun ke lapangan untuk memastikan sejauh mana rekomendasi perlindungan ekosistem telah ditindaklanjuti.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menilai bahwa kunci utama penataan lingkungan yang berkelanjutan terletak pada keterbukaan pengelola kawasan terhadap kritik independen.
“Selama ini kami melihat Eiger sebagai salah satu pihak yang masih memiliki komitmen. Keterbukaan untuk menerima saran dan kritik seperti ini jarang ditemui pada entitas bisnis lainnya,” ujar Iwang usai meninjau perkembangan lokasi secara langsung.
Integrasi Sains dan Kelengkapan Dokumen Lingkungan
Dalam peninjauan tersebut, aspek ketaatan hukum dan kajian ilmiah menjadi fokus utama. WALHI Jawa Barat mengonfirmasi bahwa pemenuhan aspek perizinan serta dokumen lingkungan yang dibutuhkan—mulai dari izin tata ruang, persetujuan lingkungan, site plan, hingga perizinan bangunan yang diproses sejak 2018—telah dipenuhi.
Naimun, ketaatan administratif dianggap baru sebagai langkah awal. Untuk menekan risiko kerusakan ekosistem, pengelolaan kawasan juga melibatkan pakar interdisipliner guna memastikan perlindungan alam berbasis sains.
Bagi WALHI Jawa Barat, pengawasan lingkungan merupakan proses jangka panjang yang tidak berhenti pada fase pembangunan awal. Keterlibatan akademisi, pakar, dan masyarakat sipil (NGO) secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan model pengelolaan ini sebagai bahan pembelajaran bagi pelaku usaha lain yang memanfaatkan kawasan alam.
“Informasi yang transparan adalah pengetahuan yang baik untuk publik. Jika komitmen ini dijalankan secara konsisten dan serius dengan terus melibatkan tim pakar serta NGO, langkah ini bisa menjadi pilot project atau pembelajaran bagi pengusaha lain agar tidak mengesampingkan aspek ekologis,” tambah Iwang.
Melalui pendekatan kolaboratif berbasis konsep Pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media), keterbukaan terhadap kritik ditempatkan sebagai instrumen evaluasi berkala.
TERPOPULER