Muncul Gerakan 'Gerbang Toll PBNU', Serukan Tolak LPJ di Muktamar ke-35 NU

Suara.com - Dinamika politik internal menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, semakin memanas.

Muncul sebuah seruan yang dinamakan sebagai GERBANG TOLL PBNU atau Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU. Gerakan ini secara terbuka mengajak para peserta Muktamar untuk bersikap kritis terhadap kinerja kepengurusan pusat.

Seruan tersebut digelorakan oleh HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan merupakan bentuk permusuhan terhadap institusi NU maupun para pengurus yang akan segera mengakhiri masa khidmahnya.

Sebaliknya, GERBANG TOLL PBNU diposisikan sebagai ajakan bagi para muktamirin untuk menggunakan hak organisasional mereka dalam menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Gus Lilur berpendapat bahwa LPJ seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formalitas dalam forum Muktamar, melainkan instrumen evaluasi yang mendalam terhadap kinerja kepengurusan selama satu periode.

"Karena itu, penerimaan LPJ tidak semestinya dilakukan hanya karena tradisi sungkan, penghormatan kepada pengurus, atau keinginan menjaga suasana tetap harmonis. Jika terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya dan bahkan menolak LPJ," ujar Kyai kampung, Jumat (21/8/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti Gus Lilur adalah konflik internal di tubuh PBNU yang sempat mencuat secara terbuka pada akhir tahun 2025.

Fenomena saling pemberhentikan antar-pengurus dan klaim kewenangan di tingkat pimpinan dinilai telah mencederai marwah organisasi.

Menurutnya, masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah internal yang bermartabat.

"Warga NU di tingkat akar rumput tidak pernah meminta pertunjukan konflik tersebut dan justru membutuhkan organisasi yang memberikan keteladanan dalam persaudaraan," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Lilur menekankan bahwa evaluasi terhadap kepengurusan PBNU harus didasarkan pada hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh warga Nahdliyin.

Ia mempertanyakan indikator capaian nyata, seperti keberadaan rumah sakit atau kampus yang benar-benar berdiri sebagai hasil kerja nyata kepengurusan, bukan sekadar seremoni atau publikasi program.

"Pertanyaan ini diajukan untuk mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan organisasi seharusnya tidak berhenti pada banyaknya kegiatan administratif, tetapi harus terlihat dalam perubahan nyata kehidupan umat," tanyanya.

Tradisi para pendiri NU seperti Kiai Wahab Chasbullah, KH Hasyim Asy'ari, dan KH Bisri Syansuri yang meninggalkan warisan institusi nyata disebut sebagai rujukan utama.

Gus Lilur menilai semangat membangun lembaga dan karya nyata tersebut perlu kembali menjadi tolok ukur bagi kepengurusan saat ini.