Muncul Gerakan 'Gerbang Toll PBNU', Serukan Tolak LPJ di Muktamar ke-35 NU

Suara.com - Dinamika politik internal menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, semakin memanas.

Muncul sebuah seruan yang dinamakan sebagai GERBANG TOLL PBNU atau Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU. Gerakan ini secara terbuka mengajak para peserta Muktamar untuk bersikap kritis terhadap kinerja kepengurusan pusat.

Seruan tersebut digelorakan oleh HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan merupakan bentuk permusuhan terhadap institusi NU maupun para pengurus yang akan segera mengakhiri masa khidmahnya.

Sebaliknya, GERBANG TOLL PBNU diposisikan sebagai ajakan bagi para muktamirin untuk menggunakan hak organisasional mereka dalam menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Gus Lilur berpendapat bahwa LPJ seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formalitas dalam forum Muktamar, melainkan instrumen evaluasi yang mendalam terhadap kinerja kepengurusan selama satu periode.

"Karena itu, penerimaan LPJ tidak semestinya dilakukan hanya karena tradisi sungkan, penghormatan kepada pengurus, atau keinginan menjaga suasana tetap harmonis. Jika terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya dan bahkan menolak LPJ," ujar Kyai kampung, Jumat (21/8/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti Gus Lilur adalah konflik internal di tubuh PBNU yang sempat mencuat secara terbuka pada akhir tahun 2025.

Fenomena saling pemberhentikan antar-pengurus dan klaim kewenangan di tingkat pimpinan dinilai telah mencederai marwah organisasi.

Menurutnya, masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah internal yang bermartabat.

"Warga NU di tingkat akar rumput tidak pernah meminta pertunjukan konflik tersebut dan justru membutuhkan organisasi yang memberikan keteladanan dalam persaudaraan," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Lilur menekankan bahwa evaluasi terhadap kepengurusan PBNU harus didasarkan pada hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh warga Nahdliyin.

Ia mempertanyakan indikator capaian nyata, seperti keberadaan rumah sakit atau kampus yang benar-benar berdiri sebagai hasil kerja nyata kepengurusan, bukan sekadar seremoni atau publikasi program.

"Pertanyaan ini diajukan untuk mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan organisasi seharusnya tidak berhenti pada banyaknya kegiatan administratif, tetapi harus terlihat dalam perubahan nyata kehidupan umat," tanyanya.

Tradisi para pendiri NU seperti Kiai Wahab Chasbullah, KH Hasyim Asy'ari, dan KH Bisri Syansuri yang meninggalkan warisan institusi nyata disebut sebagai rujukan utama.

Gus Lilur menilai semangat membangun lembaga dan karya nyata tersebut perlu kembali menjadi tolok ukur bagi kepengurusan saat ini.

Selain itu, ia juga menyoroti hubungan antara PBNU dengan struktur di daerah yang belakangan ini diwarnai keresahan akibat kebijakan administratif seperti pembekuan SK, pemberhentian pengurus daerah, hingga penunjukan karetaker.

"NU bukan perusahaan dengan hubungan kantor pusat dan cabang, melainkan jaringan persaudaraan yang dibangun melalui sanad, silaturahmi, dan kepercayaan," lanjutnya.

Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mengikis rasa memiliki jamaah terhadap jam'iyah.

Isu sensitif lainnya yang diangkat adalah perkara hukum yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki hubungan erat dengan NU.

Gus Lilur menyinggung perkara Mardani H. Maming hingga dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas.

Meski tetap menghormati asas praduga tak bersalah, ia menilai dampak sosial dari kasus-kasus tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Secara sosial perkara hukum yang melibatkan tokoh yang identik dengan NU tetap dapat memengaruhi persepsi publik terhadap organisasi sehingga harus menjadi bahan evaluasi etik dan kelembagaan," ucapnya.

Bagi Gus Lilur, PBNU harus kembali fokus pada kondisi warga di akar rumput yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, hingga guru madrasah.

"Mereka tidak banyak menuntut fasilitas, tetapi membutuhkan rasa diayomi dan keyakinan bahwa organisasi yang mereka dukung benar-benar hadir untuk kehidupan mereka," tegasnya.

Ia mengingatkan agar struktur organisasi tidak dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan semata.

Terkait gerakan penolakan LPJ, Gus Lilur menegaskan bahwa keberanian untuk mengatakan "tidak" adalah bagian dari upaya menjaga marwah Muktamar.

"Penolakan LPJ sebagai bentuk tanggung jawab terhadap organisasi apabila muktamirin menilai terdapat persoalan yang belum dipertanggungjawabkan secara memadai. Dalam konteks ini, keberanian mengatakan “tidak” justru dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga marwah Muktamar dan jam'iyah," tuturnya.

Ia pun menambahkan pesan singkat:

"Terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban."

Gus Lilur berharap Muktamar ke-35 menjadi titik balik perbaikan tata kelola organisasi.

"Muktamar ke-35 menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah, memperkuat persaudaraan, meningkatkan capaian konkret, memperbaiki tata kelola, dan mengembalikan orientasi NU kepada pelayanan umat. Sebab yang berakhir hanyalah satu periode kepengurusan, sementara NU sebagai jam'iyah harus terus hidup dan berkembang," pungkasnya.

Ia menutup seruannya dengan menegaskan bahwa:

"GERBANG TOLL PBNU pada akhirnya bukan sekadar ajakan menolak sebuah LPJ, tetapi seruan untuk mengembalikan NU kepada khidmah: membangun, melindungi, menaungi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi umat."

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan respon tenang terkait dinamika yang berkembang.

Ia memastikan bahwa persiapan Muktamar yang dijadwalkan pada 27-31 Agustus 2026 sudah berjalan maksimal.

"Alhamdulillah, kita sudah siap jalan. Insya Allah nanti dibuka tanggal 27, dan kita laksanakan sampai dengan tanggal 31 Agustus yang akan datang," katanya saat berkunjung ke Bandung sebagaimana dilansir Antara, Jumat.

Gus Yahya juga meminta dukungan dari semua pihak agar forum tertinggi organisasi tersebut berjalan lancar.

"Mohon bantuan dan doa restu," katanya.

Mengenai munculnya klaim-klaim tertentu atau gerakan yang mencoba memengaruhi peserta, Gus Yahya menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika kampanye yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

"Ya, saya kira itu karena ada orang yang mengklaim. Mungkin kampanye lah, tapi dengan mengklaim 'ini perintah' dan sebagainya," kata Yahya.

Ia meminta para peserta tidak terpengaruh oleh upaya-upaya tersebut.

"Klaim saja untuk menakut-nakuti orang," katanya.