Sufmi Dasco Dijadwalkan Buka Rakernas APKLI Merah Putih, 116 Pengurus Siapkan Program 5 Tahun

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijadwalkan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI Merah Putih sekaligus mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2026-2031.

Agenda tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi setelah APKLI Perjuangan resmi bertransformasi menjadi APKLI Merah Putih melalui Musyawarah Nasional (Munas) VI pada 25-27 Agustus 2026. Dalam Munas tersebut, Ali Mahsun Atmo kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum APKLI Merah Putih periode 2026-2031.

Rakernas dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Jakarta. Selain agenda tersebut, APKLI Merah Putih juga akan menggelar Rapat Kerja (Raker) DPP pada 17 Oktober 2026 di Jakarta.

Dalam Raker tersebut, kepengurusan DPP periode 2026-2031 akan dilantik oleh Ketua Umum APKLI Merah Putih Ali Mahsun Atmo. Struktur kepengurusan itu terdiri atas 116 personel dengan sejumlah unsur pimpinan dan bidang organisasi.

Sebanyak 116 personel tersebut terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Harian, 11 Wakil Ketua Umum, 44 Ketua Bidang, delapan Wakil Sekretaris Jenderal, delapan Wakil Bendahara Umum, serta 41 departemen.

Ali Mahsun mengatakan rangkaian konsolidasi organisasi diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan keputusan strategis bagi keberlangsungan usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia.

"Insya Allah semua rangkaian kegiatan tersebut berjalan lancar. Juga bisa mengambil keputusan terbaik untuk masa depan cerah bagi usaha kecil mikro dan PKL Indonesia," kata Ali Mahsun saat memberikan pengarahan dalam Rapat Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat.

Ali menjelaskan, Raker DPP pada Oktober mendatang akan menjadi momentum bagi setiap bidang untuk memaparkan cetak biru atau blueprint organisasi. Dokumen tersebut akan memuat program kerja tahunan hingga rencana lima tahun ke depan.

Program kerja tersebut nantinya dilengkapi standar operasional prosedur (SOP). Dengan demikian, setiap bidang memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan program organisasi.

Penyusunan struktur dan program kerja tersebut dilakukan setelah APKLI Perjuangan resmi berganti nama menjadi APKLI Merah Putih. Perubahan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam Munas VI di Asrama Haji Jakarta.

Ali Mahsun juga menyoroti posisi Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat DPP APKLI Merah Putih. Menurut dia, bidang tersebut memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk komunikasi internal, tetapi juga dalam membangun citra serta kepercayaan publik.

"Menjadi instrumen preventif dan treatment dari segala bentuk perongrongan nama baik, harga diri, harkat dan martabat organisasi, serta para pelaku UKM PKL Indonesia," ujar Ali.

Ia menilai pengelolaan komunikasi yang baik dan profesional dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi organisasi.

"Ketika terkelola dengan baik, benar, dan profesional akan menjadi bagian dari sumber daya organisasi," katanya.

Pandangan mengenai pentingnya penguatan komunikasi juga disampaikan Ketua Harian DPP APKLI Merah Putih Ellif Krismawati. Ia menilai organisasi perlu meningkatkan awareness dan visibilitas di tengah masyarakat.

"Untuk meningkatkan awareness itu antara lain bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial secara strategis, memperkuat identitas organisasi, dan melakukan kolaborasi serta jaringan luas," kata Ellif.

Ellif juga mendorong APKLI Merah Putih memiliki situs web resmi yang mudah diakses masyarakat. Situs tersebut diharapkan menjadi sumber informasi mengenai organisasi, termasuk program kerja dan berbagai kegiatan.

"Tentu saja organisasi harus memiliki situs web resmi yang mudah diakses dan memuat informasi jelas tentang program kerja," ujarnya.

Rapat Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Media, Komunikasi, dan Humas APKLI Merah Putih, wartawan senior Drs. H. Ali Akbar Soleman Batubara.

Rapat turut dihadiri Ketua Harian DPP APKLI Merah Putih Ellif Krismawati, Ketua Bidang Media Sosial dan Konten Digital Dwi Puantoro, Ketua Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan Dr. RH Handini Wulan, Wakil Sekretaris Jenderal Rahman Sugidiyanto, serta jajaran departemen.