REGIONAL:
- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, mengusulkan perubahan skema bantuan pangan menjadi saldo digital.
- Usulan yang terinspirasi dari konsep SNAP New York ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi warga dalam memilih kebutuhan pangan.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk segera menguji coba integrasi data penerima dan digitalisasi pasar guna menyalurkan subsidi.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong mengubah skema bantuan pangan murah menjadi kartu atau saldo digital seperti konsep Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) di New York.
Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman. Menurutnya, skema nontunai membuat penerima bantuan lebih leluasa memilih kebutuhan pangan sesuai kondisi masing-masing.
“Subsidi tidak harus selalu berupa paket yang sama,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, keluarga penerima manfaat dapat menggunakan saldo untuk membeli komoditas pangan di pasar maupun pedagang mitra yang telah ditentukan pemerintah.
Pemprov DKI tetap dapat mengatur besaran anggaran, jenis bahan pangan yang dapat dibeli, serta kelompok masyarakat penerima bantuan.
Ade mengatakan konsep tersebut terinspirasi dari SNAP yang diterapkan di Amerika Serikat, termasuk di New York.
“Bukan untuk meniru mentah-mentah. Kita ambil prinsipnya,” katanya.
Menurut dia, bantuan berbasis saldo dapat memberikan keleluasaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih kebutuhan pangan, termasuk sayur-mayur dan buah-buahan segar.
“Jakarta ingin menjadi kota global. Perlindungan pangannya juga harus modern,” tutur Ade.
Ade mendorong integrasi data penerima dan digitalisasi pasar segera diuji coba agar penyaluran subsidi pangan di Jakarta lebih fleksibel dan tetap dapat diawasi pemerintah.
TERPOPULER