Aliansi Ekonom Soroti Kebijakan Pemerintah: Seperti Nobita, Ingin Serba Cepat

Suara.com - Kondisi perekonomian Indonesia dinilai belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah satu tahun Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi. Kebijakan publik yang digelontorkan pemerintah belakangan ini justru dinilai memperburuk keadaan karena mengabaikan kajian ilmiah mendalam.

Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo menilai arah pembangunan saat ini cenderung didasari oleh keinginan instan dan ambisi politik semata. 

"Ya, kalau kita lihat dari tadi hasil analisis kita bersama ya, belum ada perbaikan," kata Rimawan kepada wartawan di FEB UGM, Jumat (25/9/2026).

Ditegaskan Rimawan, bahwa evaluasi terkini justru menunjukkan tren yang kian merosot. Rencana-rencana kebijakan baru yang dipaksakan pemerintah dinilai semakin memperkeruh situasi ketimbang menyelesaikan masalah.

"Jadi mohon maaf nih, kalau dulu kami tuh bergerak, ekonom bergerak itu kan karena didorong oleh fakta-fakta lapangan yang sebenarnya tidak bagus, tidak kondusif. Apakah sekarang sudah membaik? Belum, belum banyaknya perbaikan bahkan justru yang rencana-rencana yang muncul ada itu justru lebih lebih buruk," ungkapnya.

Ia menyentil tabiat pengambil kebijakan saat ini yang dinilainya kekanak-kanakan. Pasalnya hanya menginginkan segala hal terwujud secara serba cepat tanpa memperhitungkan kapasitas dan fondasi ekonomi dasar.

"Ya mohon maaf ya kalau saya mengibaratkan kita ini kok kayak, baru sekarang ini ya, kok kita tuh kayak Nobita, 'aku ingin begini, aku ingin begitu' ya dan semuanya keinginan itu pengen terjadi dalam waktu yang singkat," tuturnya.

Pemerintah diingatkan agar kembali pada realitas dan tidak menggantungkan arah kebijakan pada intuisi atau klaim sepihak tanpa basis riset yang valid.

"Cuma masalahnya mohon maaf, realitasnya kita hidup di bumi ini tidak ada yang namanya Doraemon. Jadi semuanya harus menggunakan berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada teori, bukan wangsit. Jadi yang kami kembangkan itu lebih pada kami lebih rely on evidence based policy dan bukan wangsit based policy," tegasnya.

Kritik terhadap pengelolaan anggaran negara turut disampaikan dalam kaitannya dengan efektivitas penggunaan dana publik. Penggunaan uang negara dinilai wajib berorientasi pada hasil terukur untuk memulihkan kondisi yang buruk tersebut.

Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing, mengingatkan porsi dominan anggaran negara yang berasal dari penerimaan masyarakat.

"Mungkin kami ingin menekankan ya bahwa APBN, tadi sudah kami diskusikan, 85,4 persen dari pendapatan adalah berasal dari pajak. Dari pajak kita semua, dari pajak rakyat," kata Lili.

Lili menambahkan bahwa APBN seharusnya dialokasikan untuk memperkuat daya saing nasional dan kesejahteraan umum, bukan untuk membiayai keinginan pribadi penguasa.

"Pemerintah memang punya prioritas, tapi perlu kami tegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk program-program prioritas yang penting dalam peningkatan produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya memisahkan antara kepentingan belanja publik dan kepentingan kekuasaan politik.

"Bukan program-program prioritas pemerintah, lebih tepatnya bukan program-program prioritas presiden, karena uang APBN adalah bukan uang presiden, bukan uang menteri, dan bukan uang partai," tandasnya.