REGIONAL:
- Warga eks bantaran rel Pasar Gaplok menempati Hunian Sementara Senen Jakarta Pusat secara gratis sejak Juni 2026.
- Hingga kini belum ada koordinasi atau penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kepastian tempat tinggal warga setelah masa hunian berakhir.
- Ketidakpastian aturan lanjutan tersebut membuat warga khawatir harus kembali menempati kawasan bantaran rel tempat asal mereka semula.
Suara.com - Warga eks bantaran rel kawasan Pasar Gaplok yang kini menempati Hunian Sementara (Huntara) di Senen, Jakarta Pusat masih belum mengetahui kepastian tempat tinggal mereka setelah masa hunian sementara berakhir.
Warga mengaku hingga kini belum mendapat penjelasan jika batas waktu Huntara berakhir. Dari awal masuk Juni 2026, mereka hanya disampaikan batas Huntara hanya 6 bulan.
Salah seorang warga Huntara Senen, Johar (45), mengatakan warga saat ini memang dapat menempati hunian tersebut tanpa dipungut biaya sewa.
Namun, ia belum mengetahui bagaimana aturan dan kondisi tempat tinggal warga setelah masa tinggal sementara tersebut berakhir.
“Gratis sementara rumah udah peresmian soalnya, mau ke depannya kaya apa belum paham kita,” kata Johar kepada Suara.com di Huntara Senen, Jumaat (25/9/2026).
Menurut Johar, warga untuk sementara hanya menjalani kehidupan di Huntara sambil menunggu kepastian mengenai kelanjutan tempat tinggal mereka.
Ia menyebut belum ada koordinasi yang memberikan informasi lebih lanjut kepada warga terkait rencana setelah masa hunian sementara.
“Belum paham ya masalah itu, cuma sementara kita mengisi dulu, belum ada koordinasi,” ujarnya.
Ketidakpastian tersebut membuat Johar khawatir jika dirinya dan warga lain di sana nantinya kembali diminta meninggalkan Huntara tanpa memiliki tempat tinggal pengganti.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan mereka harus kembali ke tempat asal, yakni kawasan bantaran rel Pasar Gaplok yang sebelumnya mereka tinggali.
“Kalau sementara, kalau misalnya kita dipindahkan lagi, kemana lagi pindahnya, ya kita balik lagi ke asal semulanya,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah memberikan fasilitas hunian tanpa biaya sewa selama enam bulan pertama, termasuk kebutuhan air dan listrik.
Dari 334 unit yang tersedia, sedikitnya 70 unit telah ditempati oleh 70 kepala keluarga atau 275 orang sejak Juni 2026.
Reporter : Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER