-
Delegasi Indonesia melakukan aksi walkout saat Benjamin Netanyahu hendak berpidato di Sidang PBB.
-
Aksi keluar ruangan tersebut menjadi bentuk solidaritas dan protes atas kejahatan militer Israel.
-
Pemimpin Israel menghadiri sidang di New York di tengah ancaman surat penangkapan ICC.
Suara.com - Sikap tegas ditunjukkan diplomasi Indonesia saat menolak mendengarkan pidato Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu pada Sidang Majelis Umum PBB. Langkah meninggalkan ruang sidang tersebut menjadi simbol perlawanan nyata atas berbagai pelanggaran hukum internasional di tanah Palestina.
Aksi diplomatik ini menegaskan posisi RI yang konsisten berdiri di samping perjuangan rakyat Gaza dan wilayah pendudukan. Indonesia menolak keras segala bentuk normalisasi kekerasan yang terus memakan korban jiwa warga sipil.
Diplomasi Indonesia memilih tidak memberikan panggung bagi pihak yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan global. Langkah serentak bersama puluhan negara lain ini berhasil mencuri perhatian dunia internasional dalam forum tertinggi PBB.
![Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Markas Besar PBB, New York, Senin (16/2/2026). [Foto: Biro Pers Istana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/18/97525-menlu-sugiono-dan-sekjen-pbb-antonio-guterres.jpg)
“Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela melalui pernyataan tertulis di Jakarta.
Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada publik internasional agar tidak berdiam diri melihat penderitaan yang melanda Gaza. Penegakan hukum internasional harus menjadi panglima dalam menyelesaikan konflik yang berlarut-larut ini.
“Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Langkah diplomatik tersebut menjadi manifestasi dari kemarahan global atas krisis kemanusiaan yang tak kunjung mereda. Indonesia menilai kejahatan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai hal biasa dalam tatanan dunia modern.
Pemerintah RI mendesak agar seluruh aksi militer yang merusak kedamaian segera dihentikan tanpa syarat. Seluruh hak-hak dasar masyarakat Palestina wajib dikembalikan sebagaimana mestinya.
“Sebelum saya mulai, jika ada pengecut moral yang masih belum keluar dari aula ini, tolong lakukan sekarang,” kata Netanyahu, sebagaimana disiarkan UN Web TV.
Pernyataan bernada sindiran tersebut memicu reaksi keras di dalam forum internasional. Meski disindir, puluhan perwakilan negara tetap memilih melangkah keluar meninggalkan podium pidato.
Kedatangan Netanyahu pada Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York berlangsung di tengah gelombang protes yang makin meluas. Citra diplomatik negara tersebut terus merosot akibat aksi militer yang melintasi batas-batas kemanusiaan.
Pelanggaran atas kesepakatan damai dan eskalasi pertempuran di Lebanon turut memicu amarah negara-negara anggota PBB. Langkah Indonesia walkout pada 24 September 2026 menjadi puncaknya.
Status hukum sang pemimpin Israel juga berada di ujung tanduk di mata peradilan dunia. Surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang masih aktif mengintai dirinya.