REGIONAL:
- Guru Besar UPI Cecep Darmawan meminta pemerintah mengevaluasi kasus keracunan program MBG secara menyeluruh.
- Wapres Gibran meninjau korban keracunan di Batang, Jawa Tengah, dan menjamin seluruh biaya pengobatan gratis.
- Pemerintah didorong melakukan investigasi objektif berbasis bukti serta transparan agar akuntabilitas program publik tetap terjaga dengan baik.
Suara.com - Penanganan kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut evaluasi menyeluruh dan aksi nyata dari pemerintah.
Langkah responsif di lapangan dinilai tak cukup tanpa adanya perbaikan sistemik jika ditemukan celah kelalaian dalam pelaksanaannya.
Peringatan tegas ini disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan. Ia menekankan pentingnya koreksi mendasar pada setiap kelemahan yang terungkap selama proses evaluasi.
“Jika ditemukan adanya kelemahan atau kelalaian, harus ada koreksi yang jelas. Jika ditemukan bahwa persoalannya berada pada aspek tertentu, aspek tersebut harus diperbaiki,” kata Cecep dikutip di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Cecep, transparansi dan keberanian mengakui kekurangan menjadi kunci utama pemulihan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan dalam mengakui persoalan, mencari penyebab, bertanggung jawab terhadap dampak, serta memperbaiki sistem merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Dalam setiap program publik yang menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kepentingan masyarakat, akuntabilitas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar, apalagi ketika muncul persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” kata Cecep.
Apresiasi Sikap Wapres, Minta Investigasi Objektif
Di sisi lain, Cecep memberikan apresiasi atas respons cepat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turun langsung menjenguk para korban di Batang, Jawa Tengah, sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga terdampak.
Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan kepemimpinan yang humanis.
“Saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan empati,” kata Cecep.
Kendati demikian, sikap empati tersebut harus dilanjutkan dengan pembuktian ilmiah melalui investigasi yang transparan, terukur, dan tidak terburu-buru.
“Transparansi juga bukan berarti pemerintah harus tergesa-gesa membuat kesimpulan. Justru transparansi berarti proses investigasi dilakukan secara objektif, berbasis bukti, dan hasilnya disampaikan secara terbuka setelah fakta-faktanya cukup,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program.
Gibran Garansi Seluruh Biaya Pengobatan Korban
TERPOPULER