Denny Indrayana Desak Gibran Mundur dari Wapres: Selayaknya Punya Rasa Malu!

Suara.com - Pemohon Denny Indrayana meminta Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Hal itu disampaikan Denny usai putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pada pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran secara hukum tidak lagi memenuhi syarat. Dengan demikian, kalau secara legal dia tidak lagi memenuhi syarat, secara moral, etika semestinya, sewajarnya pilihan sikap seorang pada level pemimpin tertinggi kedua itu memang selayaknya mundur,” kata Denny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) malam.

Denny kembali menekankan persoalan pendidikan Gibran dalam putusan tersebut. Dia menilai Gibran akan menghadapi persoalan moral dan etika apabila tetap mempertahankan jabatannya.

“Tolong dipertimbangkan dengan baik, tolong dipertimbangkan dengan bijak, seluruh rakyat Indonesia yang menonton persidangan sudah tahu bahwa menurut Mahkamah, Saudara tidak memenuhi syarat pendidikan. Kalau saya jadi Saudara, saya akan malu sekali untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden,” tegas Denny.

Meski MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat SMA, MK dalam putusannya tidak menerima permohonan para pemohon.
Sebab penilaian keabsahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi wewenang dari lembaga lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Persoalkan Pendidikan Gibran

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak yang mempersoalkan jenjang pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan alias Subhan Palal, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing alias Mercy Sihombing.

Mereka mendalilkan Gibran terindikasi kuat tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Atas dasar itu, para pemohon meminta MK membatalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan ketentuan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat yang wajib dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Dalam petitumnya, mereka meminta MK mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan. Penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden juga diminta dinyatakan cacat hukum sejak awal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para pemohon selanjutnya meminta MK membatalkan sejumlah keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil Pilpres 2024, hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Mereka juga meminta agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden yang dilakukan MPR dibatalkan.

“Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Bambang Widjojanto saat membacakan petitum.

Selain itu, MK diminta memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.