Soal Nominal Sumbangan ASN yang 'Dipatok', PMI DKI Tegaskan Bulan Dana Bersifat Sukarela

Dwi Bowo Raharjo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 13:19 WIB
Soal Nominal Sumbangan ASN yang 'Dipatok', PMI DKI Tegaskan Bulan Dana Bersifat Sukarela
Ilustrasi Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta tengah menggelar penggalangan dana bertajuk Bulan Dana PMI 2026. (Suara.com)
baca 10 detik
  • PMI DKI Jakarta menggelar Bulan Dana PMI dari September hingga November 2026 secara sukarela.
  • Ketua dan Humas PMI menyatakan tidak mengetahui dugaan penetapan nominal sumbangan wajib bagi ASN.
  • Beredar rincian dugaan iuran wajib bervariasi bagi ASN Jakarta seperti wali kota hingga pegawai pemerintah.

Suara.com - Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta tengah menggelar penggalangan dana bertajuk Bulan Dana PMI 2026.

Program yang berlangsung selama tiga bulan—sejak September hingga November 2026—ini mendadak disorot terkait munculnya dugaan patokan nominal sumbangan bagi ASN Jakarta.

Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani, menegaskan bahwa kampanye penggalangan dana ini pada dasarnya bersifat sukarela dan tanpa unsur paksaan. Secara operasional, teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya ke PMI tingkat kota.

"Sejak awal September hingga 30 November 2026 sedang Bulan Dana PMI. Secara operasional dilaksanakan di tingkat kota," jelas Mardani kepada Suara.com, Rabu (7/10/2026).

Mengenai mekanisme di lapangan, PMI DKI Jakarta menyerahkan seluruhnya kepada pimpinan wilayah setempat. Hal ini disampaikan Mardani merespons pertanyaan mengenai dugaan adanya nominal sumbangan wajib yang telah ditentukan.

"Jadi target, cara dan mekanisme di serahkan pada kota /wali kota. Kami sudah buat juklak juknisnya dan juga edaran terkait bulan dana tersebut," jelas dia.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai besaran nominal yang diduga sudah dipatok—seperti iuran untuk Wali Kota sebesar Rp7,5 juta hingga PPPK senilai Rp30 ribu untuk tiga bulan—Mardani mengaku tidak mengetahuinya.

"Kalau ini saya enggak paham, langsung ke kota," jelas dia.

Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta tengah menggelar penggalangan dana bertajuk Bulan Dana PMI 2026. (Ist)
Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta tengah menggelar penggalangan dana bertajuk Bulan Dana PMI 2026. (Ist)

Landasan Hukum dan Prinsip Sukarela

baca juga

Secara terpisah, Humas PMI DKI Jakarta, Benhil, turut membeberkan payung hukum penyelenggaraan program ini. Menurutnya, kegiatan penggalangan dana didasarkan pada dua aturan resmi:

  • Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Senen Nomor : 1/F.8/3/TM.17.09/e/2026 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan/atau Barang Untuk Kepentingan Sosial Kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
  • Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : e-0036 Tahun 2026 tentang Dukungan Penyelelnggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026.

Benhil menekankan kembali esensi utama dari gerakan kemanusiaan ini.

"Pelaksanaan Bulan Dana PMI bertujuan untuk menggalang dukungan dana dari masyarakat yang bersifat Sukarela Tanpa Paksaan," kata Benhil.

Menanggapi kabar adanya penetapan tarif sumbangan di lapangan, Benhil menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semangat PMI.

"Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang menetapkan atau mematok nominal sumbangan, hal tersebut bukan semangat yang dikehendaki dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI," kata dia.

"PMI Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan himbauan kepada seluruh jajaran panitia dan pengurus wilayah PMI, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip sukarela," jelasnya.

Rincian Dugaan Patokan Nominal

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, beredar daftar rincian besaran iuran Bulan Dana PMI yang bervariasi untuk periode tiga bulan, antara lain:

  • Wali Kota: Rp2,5 juta/bulan (Total: Rp7,5 juta)
  • Wakil Wali Kota: Rp2 juta/bulan (Total: Rp6 juta)
  • Sekretaris Kota hingga Direktur RS Tipe B: Rp1,5 juta/bulan (Total: Rp4,5 juta)
  • Asisten Kota – Pejabat Eselon III/a: Rp500 ribu/bulan (Total: Rp1,5 juta)
  • PNS: Rp100 ribu/bulan (Total: Rp300 ribu)
  • CPNS/ PPPK: Rp50 ribu/bulan (Total: Rp150 ribu)
  • PPPK PW/KKI: Rp10 ribu/bulan (Total: Rp30 ribu).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ramai Keluhan Warga soal Sumbangan Dipaksa di Senen, PMI DKI Jakarta Buka Suara

Ramai Keluhan Warga soal Sumbangan Dipaksa di Senen, PMI DKI Jakarta Buka Suara

News | Kamis, 17 September 2026 | 12:54 WIB

IKPI: Pajak Berkontribusi Besar Dalam Pembangunan Negara

IKPI: Pajak Berkontribusi Besar Dalam Pembangunan Negara

Bisnis | Rabu, 24 Agustus 2022 | 17:10 WIB

Stafsus Menkeu Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Gelar Program Pengampunan Pajak

Stafsus Menkeu Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Gelar Program Pengampunan Pajak

Bisnis | Minggu, 31 Juli 2022 | 17:21 WIB

Dirjen Pajak: Ada Hacker Serang Program Pengungkapan Pajak Sukarela

Dirjen Pajak: Ada Hacker Serang Program Pengungkapan Pajak Sukarela

Tekno | Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:24 WIB

Terkini

Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam

Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam

Sumsel | Selasa, 10 November 2026 | 22:25 WIB

Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN

Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN

News | Selasa, 10 November 2026 | 22:20 WIB

Direktur Utama Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026 di Pertamina Trans Kontinental

Direktur Utama Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026 di Pertamina Trans Kontinental

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 22:18 WIB

Dorong Ekonomi Lokal, Indocement Gelar Bazar UMKM Libatkan 80 Pelaku Usaha di Citeureup

Dorong Ekonomi Lokal, Indocement Gelar Bazar UMKM Libatkan 80 Pelaku Usaha di Citeureup

Bogor | Selasa, 10 November 2026 | 22:17 WIB

Massa Tiba-Tiba Geruduk DPRD DIY, Lempar Petasan, Bakar Water Barrier hingga Rusak CCTV

Massa Tiba-Tiba Geruduk DPRD DIY, Lempar Petasan, Bakar Water Barrier hingga Rusak CCTV

Jogja | Selasa, 10 November 2026 | 22:08 WIB

Mahasiswa Garapi Bakar Ban dan Lumpuhkan Jalan Sudirman Serang

Mahasiswa Garapi Bakar Ban dan Lumpuhkan Jalan Sudirman Serang

Banten | Selasa, 10 November 2026 | 22:06 WIB

Jurnalis Ajak Pelajar SMKN 4 Cilegon Perangi Hoaks di Media Sosial

Jurnalis Ajak Pelajar SMKN 4 Cilegon Perangi Hoaks di Media Sosial

Banten | Selasa, 10 November 2026 | 21:58 WIB

Bukan Mahasiswa! Penyelundup Bom Molotov di Jantung Aksi Surabaya Diciduk

Bukan Mahasiswa! Penyelundup Bom Molotov di Jantung Aksi Surabaya Diciduk

Jatim | Selasa, 10 November 2026 | 21:55 WIB

Sebut Lebih Hemat Dibanding Rokok, Pengguna Vape di Bogor Tak Terpengaruh Fatwa MUI

Sebut Lebih Hemat Dibanding Rokok, Pengguna Vape di Bogor Tak Terpengaruh Fatwa MUI

Jabar | Selasa, 10 November 2026 | 21:52 WIB

Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI 2 Usai Nyatakan Niat Mundur

Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI 2 Usai Nyatakan Niat Mundur

Video | Selasa, 10 November 2026 | 21:50 WIB

×