- Gnassingbe Eyadema berhenti sekolah dasar, masuk militer, dan memimpin Togo dari 1967 hingga 2005.
- Idi Amin berpendidikan terbatas, melakukan kudeta pada 1971, serta memerintah dan meneror Uganda hingga 1979.
- Francisco Macias Nguema berpendidikan dasar, menjadi Presiden Guinea Khatulistiwa pada 1968, dan membangun rezim pembunuhan hingga digulingkan 1979.
Suara.com - Pendidikan formal yang terbatas tidak selalu menghalangi seseorang untuk mencapai puncak kekuasaan.
Sejarah politik Afrika mencatat sejumlah pemimpin yang tidak menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas, tetapi kemudian berhasil menguasai pemerintahan dan negara.
Tiga nama pemimpin negara itu ialah, Gnassingbe Eyadema dari Togo, Idi Amin dari Uganda, dan Francisco Macías Nguema dari Guinea Khatulistiwa.
Ketiganya memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas.
Namun, perjalanan mereka setelah memasuki dunia militer dan politik justru membawa ketiganya ke dalam catatan sejarah yang sarat dengan kudeta, pemerintahan otoriter, kekerasan politik, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Gnassingbe Eyadema: Berhenti Sekolah Berkuasa Hampir Empat Dekade
Gnassingbe Eyadema lahir dari keluarga petani di wilayah utara Togo. Riwayat pendidikannya relatif singkat sebelum ia memilih jalan militer.
Menurut pusat penelitian politik CIDOB, Eyadema bersekolah di sekolah misionaris hingga sekitar usia 16 tahun sebelum bergabung sebagai tentara dalam Angkatan Darat kolonial Prancis.
Ia kemudian menjalani dinas militer di Indochina dan Aljazair.
Eyadéma kemudian menjadi salah satu figur penting di balik pengambilalihan kekuasaan pada 1967.
Pada 14 April tahun itu, ia menjadi presiden sekaligus menteri pertahanan setelah militer menggulingkan Nicolas Grunitzky.
Salah satu bagian paling kontroversial dari sejarah Eyadema adalah keterlibatannya dalam kematian Presiden Sylvanus Olympio pada 1963.
The Guardian menulis bahwa terdapat bukti kuat Eyadéma menembak Olympio.
Eyadéma memimpin Togo selama hampir 38 tahun, sejak 1967 hingga meninggal dunia pada 2005.
Amnesty International pada 1993 bahkan mendokumentasikan laporan mengenai eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, kematian dalam tahanan serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang yang dicurigai sebagai lawan pemerintah.