REGIONAL:
-
MK dinilai memindahkan isu ijazah Gibran dari ranah hukum menjadi komoditas politik DPR.
-
Rocky Gerung menyarankan Gibran mengundurkan diri demi menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
-
Presiden Prabowo diminta tidak terpancing memberikan komentar atas polemik kualifikasi pendidikan wakilnya.
Suara.com - Mahkamah Konstitusi dinilai secara sengaja mengarahkan gelombang protes masyarakat terkait keabsahan kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar ditindaklanjuti oleh parlemen.
Langkah lembaga peradilan tersebut efektif menggeser panggung kontroversi dari ranah hukum menuju arena perdebatan politik di DPR.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung menganggap manuver ini merupakan sarana penyaluran tekanan publik yang sudah lama tertahan.
Pengalihan fokus ke DPR berpotensi memicu dinamika politik baru yang melibatkan para wakil rakyat secara langsung.
Oleh karena itu, opsi pengunduran diri Gibran dipandang sebagai jalan keluar paling bermartabat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Langkah mendasar tersebut dinilai ampuh melindungi Presiden Prabowo Subianto dari dampak buruk polemik legalitas pasangannya.
“Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu,” ujarnya dalam kanal YouTube Akbar Faizal.
Meskipun tensi politik meningkat, masyarakat diimbau untuk tidak meluapkan kekecewaan melalui aksi jalanan yang anarkis.
Akumulasi kemarahan publik atas persoalan dokumen pendidikan keluarga Jokowi dikhawatirkan memicu tuntutan sanksi moral secara berlebihan.
“Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada dinasti Jokowi,” jelas Rocky.
Posisi Kepala Negara juga harus disterilkan dari pusaran kontroversi yang murni menyasar sang wakil presiden.
“Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden. Bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman wapresnya tuh,” tegasnya.
Presiden Prabowo disarankan tidak memberikan tanggapan apa pun agar tidak terjebak dalam opini masyarakat yang memanas.
“Maka presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu ketika psikologi publik menuntut supaya Pak Presiden dipancing untuk terlibat memberi komentar. Nggak boleh,” tutup Rocky.
Secara keseluruhan, opsi pengunduran diri Gibran tetap dinilai sebagai langkah paling efektif untuk meredakan ketegangan publik.
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky dalam potongan video YouTube Akbar Faizal, dikutip Jumat (9/10/2026).
Persoalan ini memuncak setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas gugatan kualifikasi pendidikan pejabat publik. Kasus ini berakar dari polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang kemudian merembet pada keabsahan dokumen kualifikasi Gibran Rakabuming Raka.
TERPOPULER