Jepang Hentikan Operasi Karhutla, Bantuan Malaysia Disebut Belum Direspon RI

Suara.com - Pemerintah Jepang secara resmi telah mengakhiri misi dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang telah berlangsung selama dua pekan. Di sisi lain, tawaran bantuan tambahan dari negara tetangga, Malaysia, saat ini masih menunggu tindak lanjut resmi dari pemerintah Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa bantuan dari militer Jepang atau Self-Defense Forces (SDF) berakhir pada Selasa (29/9/2026). Selama beroperasi di Indonesia, Jepang mengerahkan tiga unit helikopter angkut kelas berat CH-47 Chinook untuk melakukan operasi pengeboman air (water bombing).

"Pengakhiran ini diputuskan oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Selasa (29/9)," jelas Berton dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (30/9/2026).

Berdasarkan rilis resmi dari laman Kementerian Pertahanan Jepang, penarikan pasukan ini dilakukan setelah adanya evaluasi bersama. Operasi pemadaman di Pulau Kalimantan yang dimulai sejak 16 September tersebut dinilai telah berkontribusi signifikan dalam mencegah perluasan titik api. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak Jepang dan menyatakan kesiapannya untuk menangani sisa penanggulangan karhutla secara mandiri. Menyusul kesepakatan tersebut, unit SDF segera menghentikan operasi lapangan dan bersiap kembali ke Jepang.

Tawaran Bantuan Malaysia

Seiring dengan berakhirnya misi Jepang, persoalan penanganan karhutla yang asapnya turut berdampak ke negara tetangga memunculkan inisiatif dari Malaysia. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan puluhan personel pemadam kebakaran.

Namun, Ahmad Zahid menyebutkan bahwa surat penawaran resmi yang dikirimkan oleh Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia belum mendapatkan jawaban tertulis dari otoritas Indonesia.

“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk membantu mereka,” ungkap Ahmad Zahid pada Senin (12/10/2026).

Meski demikian, Ahmad Zahid menegaskan pihaknya berprasangka baik dan menilai bahwa Indonesia mungkin merasa belum membutuhkan tambahan bantuan saat ini. Ia juga menekankan agar isu kabut asap ini tidak memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Pernyataan dari pihak Malaysia ini cukup menarik perhatian publik. Pasalnya, pada pertemuan sebelumnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, tanggal 18 September 2026, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menyambut baik tawaran tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara saat itu, Prabowo yang bertemu langsung dengan Ahmad Zahid menyatakan bahwa bantuan Malaysia—yang merinci pengerahan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel—akan segera dikerahkan untuk membantu memadamkan api di Kalimantan. Hingga kini, publik masih menanti realisasi dan koordinasi lanjutan terkait pengerahan bantuan dari negeri jiran tersebut.