Reshuffle Prabowo Dipertanyakan, Bahlil yang Dinilai Berkinerja Terendah Malah Rangkap Jabatan

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mempertanyakan dasar Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pasalnya, menurut dia, sejumlah menteri yang mendapat penilaian kinerja rendah dalam survei CELIOS justru masih bertahan di kabinet.

Jamiluddin menilai kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa reshuffle kabinet tidak sepenuhnya didasarkan pada evaluasi kinerja, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan politik.

“Dari 10 menteri yang kinerjanya rendah baru satu menteri yang di reshuffle, yaitu Pratikno. Sedangkan 9 menteri lainnya tampak tetap bertahan,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Ia menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang, berdasarkan hasil survei tersebut, memperoleh penilaian terendah. Alih-alih kehilangan jabatan, Bahlil kini justru merangkap posisi sebagai Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menurut Jamiluddin, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai tolok ukur yang digunakan Prabowo ketika menentukan pejabat yang perlu dipertahankan maupun diganti.

“Karena itu, wajar kiranya publik bertanya acuan reshuffle yang dilakukan selama ini. Ada kesan reshuffle justru dilakukan lebih didasarkan pertimbangan politis, bukan karena kinerja,” ujarnya.

Jamiluddin juga menyoroti adanya pejabat yang dinilai memiliki kinerja baik, tetapi justru mengalami pergantian jabatan. Ia mencontohkan Purbaya Yudhi Sadewa yang memperoleh penilaian tinggi dalam survei CELIOS.

Menurut dia, kondisi tersebut semakin memperkuat pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menggunakan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perombakan kabinet.

“Kalau memang atas dasar kinerja, idealnya 9 menteri tersebut sudah di reshuffle. Namun nyatanya menteri yang dinilai kinerjanya baik, seperti Purbaya Yudhi Sadewa, yang justru di reshuffle,” kata Jamiluddin.

Ia menilai reshuffle semestinya menjadi instrumen bagi presiden untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan, bukan sekadar mengganti atau memindahkan pejabat tanpa tolok ukur yang dapat dipahami publik.

Meski demikian, penilaian survei tidak otomatis menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah seorang menteri harus dicopot. Presiden juga dapat mempertimbangkan capaian program, kebutuhan organisasi, dan faktor lain dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai dua tahun pemerintahan Prabowo masih menyisakan pekerjaan rumah dalam hal evaluasi kinerja wakil presiden dan para menteri.

Ia meminta Prabowo melakukan penilaian secara lebih objektif dan menyeluruh sebelum menentukan perubahan komposisi kabinet.

“Jadi, dua tahun pemerintahan Prabowo memang menyisakan pekerjaan rumah bagi presiden. Prabowo kiranya perlu mengevaluasi kembali kinerja wapres dan para menterinya lebih objektif dan komprehensif,” tuturnya.

Menurut Jamiluddin, hasil evaluasi tersebut seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan pejabat yang dipertahankan, dipindahkan, atau diganti.