Tepis Laporan CELIOS, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti dan Abaikan Kerja Nyata Prabowo-Gibran

Suara.com - Partai Gerindra buka suara dan melayangkan kritik keras terhadap laporan rapor dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Gerindra menilai laporan yang diterbitkan lembaga riset tersebut merupakan bentuk tuduhan tanpa bukti yang mengabaikan kerja nyata pemerintah.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan, bahwa kritik dan kebebasan sipil di era kepemimpinan Prabowo-Gibran tetap berjalan secara terbuka dan demokratis.

"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima," ujar Sugiat Santoso kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

"Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum, jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita," lanjutnya.

Ia menilai, penggunaan survei maupun penilaian dari 'Kabinet Bayangan' sebagai alat ukur utama merupakan bentuk pengalihan perhatian dari eksekusi program pemerintah di lapangan.

"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.

Ia juga menanggapi klaim CELIOS yang menyebut 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut merupakan dramatisasi proses transisi ekonomi.

"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat," kata dia.

"Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.

Mengenai pergeseran posisi menteri di dalam kabinet serta penempatan figur militer di lingkaran istana, Gerindra menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan efisiensi birokrasi dan ketegasan manajemen krisis.

"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ungkapnya.

"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing manapun," imbuhnya.

Terkait usulan CELIOS mengenai penerapan pajak kekayaan 1-2 persen bagi kalangan super rich, Gerindra menilai langkah tersebut dapat memicu dampak negatif bagi perekonomian nasional.

"Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun," kata dia.

Menurutnya menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja.

"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," kata Sugiat.

Selain itu Gerindra turut merespons kritik CELIOS mengenai pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), isu penegakan hukum, hingga efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia membantah klaim bahwa pemerintah gagal total dalam mengatasi karhutla karena penanganan di lapangan terus dikerahkan secara masif melalui pengerahan ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap korporasi.

Menanggapi sorotan CELIOS mengenai beban bunga utang yang dinilai melampaui anggaran kesehatan, Gerindra menyebut pembandingan tersebut salah kaprah dalam melihat struktur makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis.

Sugiat juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden tidak memberi manfaat, dengan menegaskan bahwa diplomasi tingkat tinggi adalah kunci membuka investasi global.

Di sisi lain, Gerindra membela keberlanjutan program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat disorot dalam laporan tersebut.

"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan survei Celios yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput.

"Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," kata dia.

"Ketika laporan Celios terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?," tambah Sugiat.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ketegasan dan kedisiplinan kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan hal yang esensial di tengah dinamika dan krisis nasional.

Survei Celios

Sebelumnya, hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menunjukkan mayoritas masyarakat merasa stres dengan kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan, sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Kemudian secara khusus, 67 persen responden menyatakan stres dengan perilaku Prabowo.

"Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang digelar secara virtual, Minggu (11/10/2026).

Bhima menyebutkan kalau tiga hal yang paling menyebabkan masyarakat stres kebanyakan berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, serta penegakan hukum.

Dalam survei yang sama, CELIOS juga bertanya soal kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas kepemimpinan.

"Sedangkan yang menjawab kondisi fisik dan mental Presiden untuk memimpin sangat baik hanya 8 persen," kata Bhima.

Selain mengukur respons masyarakat, CELIOS turut meminta penilaian kalangan ahli terhadap kapasitas kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo.

Dari 129 ahli yang memberikan penilaian, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan tidak memadai.

Kekhawatiran juga muncul ketika para ahli diminta menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo. Sebanyak 83 persen menyatakan sangat khawatir, sedangkan 10 persen lainnya mengaku khawatir.

Dengan demikian, total 93 persen ahli menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.