DPR Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Atasi Karhutla: Rakyat Sudah Sesak Napas

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurutnya, upaya cepat dan tegas dinilai sangat mendesak menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Oktober yang mencatat titik kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, hingga Jawa Tengah.

Rina menegaskan, bahwa percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan warga, hingga penegakan hukum tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas utama negara saat ini.

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Legislator PKB tersebut meminta adanya komando terpadu yang jelas antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus berjalan responsif agar kebutuhan petugas di lapangan dapat terpenuhi secara optimal.

“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya target yang terukur serta evaluasi harian dalam setiap operasi pemadaman dan penanganan dampak asap.

“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” katanya.

Selain memadamkan api, Rina menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan dampak kesehatan. Layanan medis, pembagian masker standar, pendaftaran ruang udara bersih, hingga opsi evakuasi harus dipersiapkan, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.

“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina.

Mengenai penyebab kebakaran, Rina mengingatkan agar faktor cuaca tidak dijadikan alasan untuk memaklumi dugaan pembakaran atau kelalaian pengelolaan lahan.

Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan menyeluruh, termasuk mengusut dugaan pelanggaran di wilayah konsesi perusahaan secara transparan.

“Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, korporasi yang terbukti melanggar harus dijatuhi sanksi berat, mulai dari kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin usaha.

“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” katanya.

Sebagai langkah jangka panjang, Rina meminta adanya pembenahan sistemis dalam pengendalian karhutla, termasuk penguatan kapasitas Manggala Agni, dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA), serta edukasi pembukaan lahan tanpa bakar.

“Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rina mengimbau pemerintah untuk senantiasa transparan dan membuka informasi penanganan karhutla, perkembangan kualitas udara, hingga proses hukum secara berkala kepada publik.

“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkasnya.