REGIONAL:
- Survei CELIOS dan Kabinet Bayangan pada 15 Oktober 2026 mencatat 75 persen masyarakat mengalami stres akibat kebijakan Prabowo-Gibran.
- Sosiolog UMY Zuly Qodir menyatakan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan minim kajian mendalam memperberat beban ekonomi masyarakat kecil.
- Zuly memperingatkan akumulasi kekecewaan warga terhadap kebijakan pemerintah berpotensi memicu gelombang protes berskala besar dari mahasiswa dan masyarakat.
Suara.com - Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai tingginya tingkat stres masyarakat akibat kebijakan pemerintah bukan hal yang mengejutkan. Ia menilai kondisi itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang berubah-ubah, minim kajian mendalam, dan tidak direncanakan dengan matang.
Hal itu disampaikan Zuly merespons survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang mencatat 75 persen masyarakat merasa stres akibat kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.
"Ya gimana, pemimpinnya mengambil kebijakan tanpa kajian yang mendalam, ya pasti stres masyarakatnya. Kebijakannya lompat-lompat, apa mau dia, ya pasti streslah," tegas Zuly kepada Suara.com, Kamis (15/10/2026).
Menurut Zuly, tekanan psikologis tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Kebijakan yang membingungkan justru berpotensi memperberat beban warga yang sedang berjuang mempertahankan penghidupan.
Salah satu contohnya adalah aturan pembatasan radius warung di sekitar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Alih-alih membangun kemitraan, regulasi tersebut dinilai berisiko mematikan usaha kecil milik warga.
Di sisi lain, kesempatan kerja yang layak juga masih menjadi persoalan di tengah meningkatnya angka pengangguran.
"Kita sedang menghadapi satu turbulensi kebijakan yang agak tidak terencana dengan baik. Kalau begini terus ya makin stres nanti masyarakatnya. Kalau pejabatnya stres enggak apa-apa ya kan dia punya duit banyak, lah masyarakatnya ini," ujarnya.
![Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (2/10/2026) [SuaraSulsel.id/Humas Pemprov Sulsel]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/02/31275-sppg.jpg)
Evaluasi Kebijakan
Kekecewaan publik, lanjut Zuly, juga dapat dipicu oleh pelaksanaan program strategis nasional yang dinilai belum menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menjadi sorotan karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditengarai berkutat di sekitar elite kekuasaan dan jejaring politik mereka.
"Fakta lapangan kan terbalik, SPPG, makan bergizi gratis itu ternyata ya berkutat di sekitar di seputaran lingkaran oligarki. Jadi tidak ada perputaran keadilan dan kesejahteraan, sebenarnya ya di lingkaran itu-itu saja," ungkapnya.
Zuly menegaskan pemerintah perlu mengevaluasi arah kebijakan dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang nyata.
Tanpa koreksi mendasar, kekecewaan publik berpotensi semakin meluas dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah.
Ia juga memperingatkan akumulasi kejengkelan masyarakat dapat berkembang menjadi gelombang protes berskala besar.
TERPOPULER