- Irma Suryani Chaniago mendesak penegakan hukum tegas terhadap oknum pembakar lahan sawit di Kalimantan.
- Bencana karhutla pada 17 Oktober 2026 menyebabkan udara memerah serta memicu berbagai gangguan kesehatan warga.
- Ia meminta Kemenkes menetapkan status kejadian luar biasa guna menjamin pengobatan korban terdampak karhutla.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan tanggapan keras terkait bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan.
Irma menegaskan, bahwa penanganan bencana Karhutla memerlukan tindakan nyata dan pertanggungjawaban tegas, baik dari sisi penegakan hukum maupun jaminan kesehatan bagi warga terdampak.
"Saya kan sudah bicara ke pemerintah melalui pemda dan kementerian, ini bukan fenomena alam, ini bencana yang dibuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harusnya sudah ada yang dimintai pertanggung jawaban jika benar habis di bakar lalu lahan ditanami sawit," tegas Irma kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).
![Kebakaran lahan terjadi di sekitar Jalan Ruas Gerbang Tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan di Seputih Banyak, Lampung Tengah. [ISTIMEWA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/17/60224-karhutla-lampung.jpg)
Ia juga menyoroti kondisi udara yang kian memprihatinkan serta dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat di kawasan terdampak.
"Lihat udara dan langit kalimantan, sumatera, dll wilayah Sudah memerah dan ke kuningan akibat asap. Lalu bagaimana nasib masyarakat terdampak ispa, diare, sakit mata dan aktifitas ekonomi yang terhambat," ujarnya.
Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil langkah darurat mengingat banyaknya masalah kepesertaan jaminan kesehatan di daerah.
"Ini kan korban terdampak karhutla sudah mengkhawatirkan, kesehatan mereka siapa yang jamin? Kita kan tau penerima bantuan iuran BPJS kesehatan banyak yang di non aktifkan, baik dari pusat maupun daerah oleh Pemda, jika kemenkes tidak segera menjadikan kasus ini sebagai KLB lalu bagaimana nasib masyarakat terdampak," lanjutnya.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya akuntabilitas dari pihak-pihak terkait atas dampak serius yang ditimbulkan oleh Karhutla ini.
"Kan harus ada yang bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan dampak karhutla ini dong," pungkasnya.