Sebut Kesalahan Data Bansos Bikin Orang Miskin Kehilangan Hak, Gus Ipul: Negara Tak Boleh Absen!

Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta insan pers tidak hanya memberitakan keberhasilan pemerintah, tetapi juga berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan program yang dinilai belum berjalan dengan baik.

Pesan itu disampaikan Gus Ipul dalam sambutannya di acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Bekasi.

Ia menegaskan, kritik dari media diperlukan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugasnya.

"Kami membutuhkan pers yang merdeka, kritis, dan bertanggung jawab. Kami tidak meminta wartawan hanya menulis keberhasilan. Kritiklah jika ada yang keliru, ingatkan kami jika ada yang tertinggal," ujar Gus Ipul, Sabtu (17/10/2026) malam.

Menurut dia, pemberitaan positif dapat memberikan semangat bagi pemerintah, sedangkan kritik menjadi pengingat untuk terus melakukan perbaikan.

"Sebab pujian akan membuat kita bersemangat, kritik akan membuat kita tetap berada di jalan yang benar," katanya.

Selain menyinggung peran pers, Gus Ipul juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola bantuan sosial (bansos), terutama melalui pembenahan data penerima agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat.

Ia mengatakan, kesalahan data bukan sekadar persoalan administrasi. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan masyarakat miskin kehilangan haknya untuk memperoleh bantuan, sementara keluarga yang membutuhkan justru belum tersentuh program perlindungan sosial.

"Negara tidak boleh terlambat ketika ada yang membutuhkan pertolongan, negara tidak boleh absen ketika ada yang menderita," tegasnya.

Gus Ipul menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola bansos melalui pembenahan data.

Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, Gus Ipul menyoroti peran Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut dia, sekolah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan diri, dan memulihkan martabat anak-anak dari keluarga rentan.

"Kita ingin anak-anak yang lahir dalam kemiskinan tidak harus mewarisi kemiskinan orang tuanya," ujarnya.s

Gus Ipul menyebut, saat ini telah berdiri sedikitnya 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang.

Ia berharap, keberadaan Sekolah Rakyat dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan memperbaiki masa depan mereka.