REGIONAL:
- Hashim Djojohadikusumo mengusulkan rencana pembagian ponsel gratis bagi delapan belas juta penerima bantuan sosial.
- Ulung Pribadi menilai pengadaan ponsel masif berisiko memicu korupsi dan pemborosan anggaran negara.
- Pemerintah disarankan memprioritaskan perbaikan akurasi data bantuan sosial ketimbang pengadaan gawai baru.
Suara.com - Rencana pemerintah membagikan telepon seluler (ponsel) gratis bagi penerima bantuan sosial (bansos) dinilai tak rasional.
Gagasan yang muncul dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo tersebut dinilai berisiko tinggi memicu celah korupsi dan pemborosan anggaran di tengah persoalan mendasar bansos yang belum tuntas.
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ulung Pribadi, menegaskan bahwa wacana pengadaan perangkat secara masif untuk sekitar 18 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako harus dikritisi secara serius.
"Jika perangkat dibagikan secara masif, pengadaan ponsel justru menciptakan proyek baru bernilai sangat besar dan membuka risiko mark-up, pengaturan vendor, penerima fiktif, hingga jual beli perangkat," kata Ulung kepara Suara.com, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, ada masalah lebih genting terkait bansos ketimbang pemberian ponsel secara masif.
"Padahal persoalan utama bansos selama ini adalah akurasi data dan ketepatan sasaran," tambahnya.
Pemerintah, kata Ulung, mestinya memaksimalkan sistem digitalisasi berbasis identitas yang sudah dibangun ketimbang memunculkan proyek pengadaan baru.
"Jadi, yang lebih mendesak adalah memperbaiki data, transparansi penyaluran, dan pengawasan publik, bukan terburu-buru membeli jutaan ponsel," tegasnya.
Ia menilai pengalokasian anggaran triliunan rupiah untuk gawai sangat tidak rasional. Anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima bantuan, seperti sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan.
"Tidak rasional alokasi triliunan untuk ponsel, sementara kebutuhan dasar pangan, pendidikan, kesehatan 18 juta penerima PKH jauh lebih mendesak diprioritaskan utama daripada gadget," ujarnya.
Daripada memboroskan APBN, Ulung merekomendasikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK serta memanfaatkan ponsel yang sudah dimiliki masyarakat. Lalu tetap diimbangi dengan audit berkala.
"Desain ideal itu perkuat DTKS berbasis NIK, manfaatkan ponsel penerima yang sudah ada, salurkan via rekening digital Himbara dan PT Pos, buka dashboard transparansi publik, audit berkala, tanpa proyek pengadaan ponsel massal yang boros APBN dan rawan korupsi," pungkasnya.
TERPOPULER